Legal Ambiguity Pengecualian Pembayaran Upah Minimum Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Muklis Al'Anam ; Armadani Armadani
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negar... 📅 2025 Vol 3, No 2 🔗 DOI: 10.55606/eksekusi.v3i2.1806
Abstract
The norms contained in a rule reflect the morals of the rule or lead to the morals of the legislator. The problem of wages for workers/labourers has become a hot legal issue to be criticised and discussed, since the issuance of Government Regulation Number 51 of 2023 as part of the revision of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. Minimum wage and living wage provisions are an important part of the labour aspect, which is an absolute right for workers/labourers. Article 36 of the regulation regulates wage exemptions for micro and small entrepreneurs, where micro and small entrepreneurs in Government Regulation No. 7 of 2021 are listed as having capital and output of up to billions. In ratio legis, it is impossible to say that micro and small businesses with capital and sales up to billions of rupiah. So that the legal research used is a normative method, which studies the norms in the rules discussed based on the statutory approach and conceptual approach as the basis for thinking in this article. Therefore, this research provides legal solutions related to the issues discussed concerning minimum wage eligibility without any exceptions.
Keywords
Legal Morals; Micro Business; Minimum Wage
How to Cite

Muklis Al'Anam & Armadani Armadani (2025). Legal Ambiguity Pengecualian Pembayaran Upah Minimum Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(2). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1806

Muklis Al'Anam; Armadani Armadani, "Legal Ambiguity Pengecualian Pembayaran Upah Minimum Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja," Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 3, no. 2, 2025.

Muklis Al'Anam; Armadani Armadani. "Legal Ambiguity Pengecualian Pembayaran Upah Minimum Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 3, no. 2, 2025.

Muklis Al'Anam; Armadani Armadani. "Legal Ambiguity Pengecualian Pembayaran Upah Minimum Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 3, no. 2 (2025).

Muklis Al'Anam & Armadani Armadani (2025) 'Legal Ambiguity Pengecualian Pembayaran Upah Minimum Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja', Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(2). doi: 10.55606/eksekusi.v3i2.1806.

Muklis Al'Anam; Armadani Armadani. Legal Ambiguity Pengecualian Pembayaran Upah Minimum Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 2025;3(2).

Artikel Terkait

Penguatan Mobilitas dan Urban Planning di Kota Makassar: Solusi Kebijakan untuk Lingkungan dan Ketahanan Kota Akibat Risiko Bencana

Ambo Masse; Muhammad Wahyudi Mokobombang

Andri Yunus: Paradoks dalam Negara Hukum Indonesia

Aulia Yaswita; Syaita Novidia

Smart Governance dalam Pengelolaan Transportasi Perkotaan di Kota Makassar: Digitalisasi Mobilitas Berkelanjutan dan Perencanaan Kota

Syafaruddin Syafaruddin; Ambo Masse

Waktu Penyitaan Aset sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Jaya, Indra; Slamet Tri Wahyudi; Supardi

Fungsi Reinterpretasi pada Perkembangan Tari Orek-Orek di Kabupaten Ngawi

Septa Riya Eka Puspita Sari; Endang Murti; Harianto Harianto

Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap
Tren Sitasi Jurnal