Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi
Maria Monika Laklo, et al. (2023). Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 1(4). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.671
Maria Monika Laklo; Yohanes G. T. Helan; Yorhan Yohanis Nome, "Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi," Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 1, no. 4, 2023.
Maria Monika Laklo; Yohanes G. T. Helan; Yorhan Yohanis Nome. "Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 1, no. 4, 2023.
Maria Monika Laklo; Yohanes G. T. Helan; Yorhan Yohanis Nome. "Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 1, no. 4 (2023).
Maria Monika Laklo, et al. (2023) 'Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi', Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 1(4). doi: 10.55606/eksekusi.v1i4.671.
Maria Monika Laklo; Yohanes G. T. Helan; Yorhan Yohanis Nome. Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 2023;1(4).
Penguatan Mobilitas dan Urban Planning di Kota Makassar: Solusi Kebijakan untuk Lingkungan dan Ketahanan Kota Akibat Risiko Bencana
Ambo Masse; Muhammad Wahyudi Mokobombang
Smart Governance dalam Pengelolaan Transportasi Perkotaan di Kota Makassar: Digitalisasi Mobilitas Berkelanjutan dan Perencanaan Kota
Syafaruddin Syafaruddin; Ambo Masse
Fungsi Reinterpretasi pada Perkembangan Tari Orek-Orek di Kabupaten Ngawi
Septa Riya Eka Puspita Sari; Endang Murti; Harianto Harianto
Andri Yunus: Paradoks dalam Negara Hukum Indonesia
Aulia Yaswita; Syaita Novidia
Waktu Penyitaan Aset sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi
Jaya, Indra; Slamet Tri Wahyudi; Supardi
Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia
Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap