MUHAIMIN, et al. (2024). Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik.. Journal of Law and Administrative Science (JLAS), 2(2).
MUHAIMIN; Hakim, Lukman; Dharmawan, Awan, "Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik.," Journal of Law and Administrative Science (JLAS), vol. 2, no. 2, 2024.
MUHAIMIN; Hakim, Lukman; Dharmawan, Awan. "Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik.." Journal of Law and Administrative Science (JLAS), vol. 2, no. 2, 2024.
MUHAIMIN; Hakim, Lukman; Dharmawan, Awan. "Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik.." Journal of Law and Administrative Science (JLAS) 2, no. 2 (2024).
MUHAIMIN, et al. (2024) 'Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik.', Journal of Law and Administrative Science (JLAS), 2(2).
MUHAIMIN; Hakim, Lukman; Dharmawan, Awan. Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik.. Journal of Law and Administrative Science (JLAS). 2024;2(2).
Analisis Kedudukan dan Konsistensi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam Kebijakan Ibu Kota Nusantara
Chadijah, Siti; Hakim, Lukman; Ekawati, Dian; Tajudin
PENGARUH DAN STRATEGI KOTA BANDUNG DI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH BANDUNG
Hadrian Gustin Urdha; Sebastiane Chandra, Anthony; Hany Fanida, Eva
RELIGIOUS LEADERS IN INDONESIA’S DIGITAL PUBLIC SPHERE AND LEGAL RESPONSIBILITY FOR RELIGIOUS EXPRESSION
Ignatia Tobing, Clara
REFORMASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA DIGITAL
Miranti Zafitri Oktaviani; Septia Ramadhani, Zahra
Inkonsistensi Kebijakan Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis
Mohamamd Makbul; Awan Dharmawan; Muhaimin
Problematika Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pelaku dalam Kekerasan Seksual Non-Fisik: Analisis Hukum Acara Pidana Indonesia
Novi Enjelina Putri; Elma Amalia