HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN
The results of the study show that: (1) The regional MKN has the authority to examine applications submitted by investigators, public prosecutors or judges; as well as giving approval or rejection of requests for approval to take photocopies of minuta deed and summons Notaries to attend investigations, prosecutions, and judicial processes (66 paragraph (1) UUJNP), (2) Sanctions imposed on Notaries who violate the professional code of ethics are regulated in Article 85 UUJN, namely in the form of: Verbal warning; Written warning; temporary stop; Honorable discharge; and Dishonorable Dismissal by the Notary Honorary Council.
Hery Kurniawan Zaenal (2022). HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(2). https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.867
Hery Kurniawan Zaenal, "HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN," JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, vol. 1, no. 2, 2022.
Hery Kurniawan Zaenal. "HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, vol. 1, no. 2, 2022.
Hery Kurniawan Zaenal. "HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 1, no. 2 (2022).
Hery Kurniawan Zaenal (2022) 'HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN', JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(2). doi: 10.55606/jhpis.v1i2.867.
Hery Kurniawan Zaenal. HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL. 2022;1(2).
Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana
Uun Ulfiana; Y.A Triana Ohoiwutun; Samuel Saut Martua Samosir
The City Government's Role In Begging
Hardi Fardiansyah; Nanda Dwi Rizkia
Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Gani Hamaminata
Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kerja Tindakan Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
I Made Chossy Narayanan; I Wayan Novy Purwanto
Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah dengan Perlindungan Hukumnya Di Kabupaten Buleleng
I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (PERMEN ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 Dan Pasal 19 Ayat 2 UUPA
Heriyanti Heriyanti; Sandi Noel Rajagukguk; Samuel Sitinjak; Elvira Fitriyani Pakpahan