Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Sanksi Pidana dalam Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin di Kota Medan

Dormauli Manurung ; Herlina Hanum
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 📅 2026 Vol 4, No 1 🔗 DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2537
Abstract
The development of the cosmetics industry has had both positive and negative impacts on consumers, particularly in Medan City. The high demand for cosmetics has driven irresponsible business actors to produce and distribute cosmetics without distribution permits from the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). This study aims to analyze the role of BPOM in supervising illegal cosmetics, examine criminal sanction enforcement, and identify obstacles faced by PPNS investigators at BBPOM Medan. A qualitative empirical juridical approach with field research method was used, employing in-depth interviews, observation, and documentation. The primary informant is the Head of BBPOM Medan. Results show BPOM supervises through pre-market and post-market control, enforcement, and public education. Criminal sanctions under Article 435 of Law No. 17 of 2023 impose up to 12 years imprisonment or Rp5 billion fine. Key obstacles include limited investigator legal expertise, budget constraints, low public participation, fleeing suspects, and files returned by prosecutors. Strengthening investigator capacity, improving inter-agency coordination, and increasing public awareness are urgently needed.
Keywords
BPOM; Criminal Sanctions; Distribution Permit; Illegal Cosmetics; Law Enforcement
How to Cite

Dormauli Manurung & Herlina Hanum (2026). Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Sanksi Pidana dalam Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin di Kota Medan. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(1). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2537

Dormauli Manurung; Herlina Hanum, "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Sanksi Pidana dalam Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin di Kota Medan," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 1, 2026.

Dormauli Manurung; Herlina Hanum. "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Sanksi Pidana dalam Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin di Kota Medan." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 1, 2026.

Dormauli Manurung; Herlina Hanum. "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Sanksi Pidana dalam Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin di Kota Medan." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 4, no. 1 (2026).

Dormauli Manurung & Herlina Hanum (2026) 'Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Sanksi Pidana dalam Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin di Kota Medan', Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(1). doi: 10.55606/birokrasi.v4i1.2537.

Dormauli Manurung; Herlina Hanum. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Sanksi Pidana dalam Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin di Kota Medan. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA. 2026;4(1).

Artikel Terkait

Implementasi Kebebasan Beragama di Tanggerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Osvaldo Antonio Linjewas; Abrar Rosyan Ali Barus; Nur Rahman

Perlindungan Hak Cipta atas Materi Stand-up Comedy terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair Umair; Dudung Hidayat; Raden Handiriono

Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis; Putri Dwi Rahmadani; Izumi Bernadetta Gultom

Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya; Puti Alya; Indah Nabila Vandini

Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM: Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online

Riska Aulia; Caesya Nur Amarha; Syifa Aurelia

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi; Putri Dea Syahhira; Chelsha Christy Napitupulu
Tren Sitasi Jurnal