Analisis Yuridis Pergeseran Paradigma Pemutusan Hubungan Kerja dari Unfair Dismissal ke Efisiensi Perusahaan (Perbandingan Era Ketenagakerjaan dan Era Cipta Kerja)

Muh Amin Saleh ; Solikhin ; Solikhin
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 📅 2026 Vol 4, No 1 🔗 DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2490
Abstract
This study examines the paradigm shift in termination of employment from unfair dismissal to corporate efficiency by comparing Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Two research questions are proposed. First, how changes in the regulation of termination of employment shape this paradigm shift. Second, how the regulation of termination of employment due to efficiency in Law Number 6 of 2023 compares with Law Number 13 of 2003 in terms of worker protection. This study uses a normative juridical method. The results show that the paradigm shift occurs in three dimensions: the basic framework (from ultimum remedium to flexibility), the efficiency position (from limited reasons with high compensation to broad reasons with lower compensation), and the logic of protection (from preventive to repressive, based on immature social security). The regulation of termination of employment due to efficiency in Law Number 6 of 2023 continues to provide protection, but qualitatively decreases due to the loss of objective parameters and the absence of preventive obligations. The proposed strengthening strategies include establishing objective efficiency parameters, strengthening oversight mechanisms, evaluating the Job Loss Guarantee program, and ensuring strict interpretation by the judiciary. This study concludes that without these improvements, the paradigm shift could potentially conflict with the principles of the rule of law and social justice.
Keywords
Termination of Employment Company Efficiency Worker Protection Job Creation
How to Cite

Muh Amin Saleh, et al. (2026). Analisis Yuridis Pergeseran Paradigma Pemutusan Hubungan Kerja dari Unfair Dismissal ke Efisiensi Perusahaan (Perbandingan Era Ketenagakerjaan dan Era Cipta Kerja). Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(1). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2490

Muh Amin Saleh; Solikhin, Solikhin, "Analisis Yuridis Pergeseran Paradigma Pemutusan Hubungan Kerja dari Unfair Dismissal ke Efisiensi Perusahaan (Perbandingan Era Ketenagakerjaan dan Era Cipta Kerja)," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 1, 2026.

Muh Amin Saleh; Solikhin, Solikhin. "Analisis Yuridis Pergeseran Paradigma Pemutusan Hubungan Kerja dari Unfair Dismissal ke Efisiensi Perusahaan (Perbandingan Era Ketenagakerjaan dan Era Cipta Kerja)." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 1, 2026.

Muh Amin Saleh; Solikhin, Solikhin. "Analisis Yuridis Pergeseran Paradigma Pemutusan Hubungan Kerja dari Unfair Dismissal ke Efisiensi Perusahaan (Perbandingan Era Ketenagakerjaan dan Era Cipta Kerja)." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 4, no. 1 (2026).

Muh Amin Saleh, et al. (2026) 'Analisis Yuridis Pergeseran Paradigma Pemutusan Hubungan Kerja dari Unfair Dismissal ke Efisiensi Perusahaan (Perbandingan Era Ketenagakerjaan dan Era Cipta Kerja)', Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(1). doi: 10.55606/birokrasi.v4i1.2490.

Muh Amin Saleh; Solikhin, Solikhin. Analisis Yuridis Pergeseran Paradigma Pemutusan Hubungan Kerja dari Unfair Dismissal ke Efisiensi Perusahaan (Perbandingan Era Ketenagakerjaan dan Era Cipta Kerja). Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA. 2026;4(1).

Artikel Terkait

Implementasi Kebebasan Beragama di Tanggerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Osvaldo Antonio Linjewas; Abrar Rosyan Ali Barus; Nur Rahman

Perlindungan Hak Cipta atas Materi Stand-up Comedy terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair Umair; Dudung Hidayat; Raden Handiriono

Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis; Putri Dwi Rahmadani; Izumi Bernadetta Gultom

Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya; Puti Alya; Indah Nabila Vandini

Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM: Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online

Riska Aulia; Caesya Nur Amarha; Syifa Aurelia

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi; Putri Dea Syahhira; Chelsha Christy Napitupulu
Tren Sitasi Jurnal