Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin tanpa Adanya Alasan Mendesak berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin: (Studi Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw)

Erlangga ; Romi ; Lia Amaliya ; Muhamad Abas
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 📅 2026 Vol 4, No 2 🔗 DOI: 10.55606/birokrasi.v4i2.2485
Abstract
Child marriage remains a significant issue in legal practice in Indonesia, despite the establishment of a minimum age requirement under Law Number 16 of 2019. In practice, the mechanism of marriage dispensation is often utilized without fulfilling the standard of “urgent reasons” as required by statutory regulations. This study aims to analyze the meaning of “urgent reasons” in granting marriage dispensation and to examine the judge’s considerations in Decision Number 442/Pdt.P/2023/PA.Krw based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. This research is a normative legal study employing statutory and case approaches. Legal materials were obtained through library research and analyzed using a descriptive qualitative method with a deductive approach. The findings conclude that “urgent reasons” should be interpreted strictly as real and objectively verifiable emergency circumstances. However, in the decision, the judge granted the application without clear emergency conditions, relying instead on the prospective husband’s financial readiness and the child’s status as mukallaf. This indicates a discrepancy between legal norms and judicial practice, as well as the suboptimal application of the principle of the best interests of the child.
Keywords
Best Interests of the Child; Judicial Considerations; Marriage Dispensation; Supreme Court Regulation Number 5 of 2019; Urgent Reasons
How to Cite

Erlangga, et al. (2026). Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin tanpa Adanya Alasan Mendesak berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin: (Studi Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw). Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(2). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i2.2485

Erlangga, Romi; Lia Amaliya; Muhamad Abas, "Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin tanpa Adanya Alasan Mendesak berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin: (Studi Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw)," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 2, 2026.

Erlangga, Romi; Lia Amaliya; Muhamad Abas. "Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin tanpa Adanya Alasan Mendesak berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin: (Studi Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw)." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 2, 2026.

Erlangga, Romi; Lia Amaliya; Muhamad Abas. "Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin tanpa Adanya Alasan Mendesak berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin: (Studi Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw)." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 4, no. 2 (2026).

Erlangga, et al. (2026) 'Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin tanpa Adanya Alasan Mendesak berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin: (Studi Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw)', Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(2). doi: 10.55606/birokrasi.v4i2.2485.

Erlangga, Romi; Lia Amaliya; Muhamad Abas. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin tanpa Adanya Alasan Mendesak berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin: (Studi Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw). Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA. 2026;4(2).

Artikel Terkait

Implementasi Kebebasan Beragama di Tanggerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Osvaldo Antonio Linjewas; Abrar Rosyan Ali Barus; Nur Rahman

Perlindungan Hak Cipta atas Materi Stand-up Comedy terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair Umair; Dudung Hidayat; Raden Handiriono

Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis; Putri Dwi Rahmadani; Izumi Bernadetta Gultom

Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya; Puti Alya; Indah Nabila Vandini

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi; Putri Dea Syahhira; Chelsha Christy Napitupulu

Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM: Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online

Riska Aulia; Caesya Nur Amarha; Syifa Aurelia
Tren Sitasi Jurnal