Rekonfigurasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Menyeimbangkan Fungsi Pengawasan dan Penyidikan

I Kadek Marssel Bagia Sedana
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 📅 2026 Vol 4, No 2 🔗 DOI: 10.55606/birokrasi.v4i2.2460
Abstract
This study examines the controversy surrounding the granting of investigative authority over electoral crimes to the Election Supervisory Body (Bawaslu) within the framework of the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). The research problem focuses on whether investigative authority should be directly assigned to Bawaslu and the main factors contributing to the suboptimal enforcement of electoral law in Indonesia. The study aims to analyze the effectiveness of the institutional design of Sentra Gakkumdu and to formulate an ideal model for electoral law enforcement in Indonesia. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is strengthened through bibliometric mapping using the VOSviewer application to examine the development of studies on electoral law enforcement and institutional design, as well as by comparing Indonesia’s electoral law enforcement system with those of Norway, New Zealand, and Sweden. The findings indicate that the primary issue does not lie in the absence of investigative authority within Bawaslu, but rather in the limited investigation timeframe, weak interinstitutional coordination, and inflexible regulations.
Keywords
Election Supervisory Bod; Electoral Law Enforcement; Institutional Design; Investigative Authority; Sentra Gakkumdu
How to Cite

I Kadek Marssel Bagia Sedana (2026). Rekonfigurasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Menyeimbangkan Fungsi Pengawasan dan Penyidikan. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(2). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i2.2460

I Kadek Marssel Bagia Sedana, "Rekonfigurasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Menyeimbangkan Fungsi Pengawasan dan Penyidikan," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 2, 2026.

I Kadek Marssel Bagia Sedana. "Rekonfigurasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Menyeimbangkan Fungsi Pengawasan dan Penyidikan." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 2, 2026.

I Kadek Marssel Bagia Sedana. "Rekonfigurasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Menyeimbangkan Fungsi Pengawasan dan Penyidikan." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 4, no. 2 (2026).

I Kadek Marssel Bagia Sedana (2026) 'Rekonfigurasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Menyeimbangkan Fungsi Pengawasan dan Penyidikan', Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(2). doi: 10.55606/birokrasi.v4i2.2460.

I Kadek Marssel Bagia Sedana. Rekonfigurasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Menyeimbangkan Fungsi Pengawasan dan Penyidikan. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA. 2026;4(2).

Artikel Terkait

Implementasi Kebebasan Beragama di Tanggerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Osvaldo Antonio Linjewas; Abrar Rosyan Ali Barus; Nur Rahman

Perlindungan Hak Cipta atas Materi Stand-up Comedy terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair Umair; Dudung Hidayat; Raden Handiriono

Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis; Putri Dwi Rahmadani; Izumi Bernadetta Gultom

Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya; Puti Alya; Indah Nabila Vandini

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi; Putri Dea Syahhira; Chelsha Christy Napitupulu

Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM: Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online

Riska Aulia; Caesya Nur Amarha; Syifa Aurelia
Tren Sitasi Jurnal