Politik Hukum Terhadap Kekosongan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bhisma Perdana ; Aan Efendi ; Al Khonif
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 📅 2023 Vol 1, No 4 🔗 DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.921
Abstract
Regulations on filling the position of village head in the event that there is a vacancy in a village head official in Article 47 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that the Regent/Mayor has the authority to appoint a Civil Servant from the Regency/City regional government as Acting Village Head in lieu of the vacant Village Head in order to continue to carry out government in the village, until a new village head is elected. The legal consequences if the position of village head is not filled by a definitive official will result in the village not functioning properly in accordance with the objectives of the government and the village community in particular, which will result in negative impacts such as instability in village conditions. A Village Head who can definitively carry out his position in accordance with existing laws and regulations, will revive the functions and carry out the village mission optimally which will bring the village he leads into a better village. So the Village Head has an important influence on the dynamics of village government administration
Keywords
Legal Politics; Vacancy In The Position Of Village Head; Village Government
How to Cite

Bhisma Perdana, et al. (2023). Politik Hukum Terhadap Kekosongan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(4). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.921

Bhisma Perdana; Aan Efendi ; Al Khonif, "Politik Hukum Terhadap Kekosongan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 1, no. 4, 2023.

Bhisma Perdana; Aan Efendi ; Al Khonif. "Politik Hukum Terhadap Kekosongan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 1, no. 4, 2023.

Bhisma Perdana; Aan Efendi ; Al Khonif. "Politik Hukum Terhadap Kekosongan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 1, no. 4 (2023).

Bhisma Perdana, et al. (2023) 'Politik Hukum Terhadap Kekosongan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(4). doi: 10.55606/birokrasi.v2i1.921.

Bhisma Perdana; Aan Efendi ; Al Khonif. Politik Hukum Terhadap Kekosongan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA. 2023;1(4).

Artikel Terkait

Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis; Putri Dwi Rahmadani; Izumi Bernadetta Gultom

Implementasi Kebebasan Beragama di Tanggerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Osvaldo Antonio Linjewas; Abrar Rosyan Ali Barus; Nur Rahman

Perlindungan Hak Cipta atas Materi Stand-up Comedy terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair Umair; Dudung Hidayat; Raden Handiriono

Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya; Puti Alya; Indah Nabila Vandini

Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM: Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online

Riska Aulia; Caesya Nur Amarha; Syifa Aurelia

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi; Putri Dea Syahhira; Chelsha Christy Napitupulu
Tren Sitasi Jurnal