Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum

Siti Aisyah ; Novita Sari ; Sumriyah Sumriyah
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 📅 2023 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.909
Abstract
Problems regarding the status of Village-Owned Enterprises (often called BUMDes) which were originally business entities changed to legal entities after the enactment of the Job Creation Law, but in fact there are still many BUMDes that have not been registered as legal entities due to a lack of knowledge from the village government itself or there is no desire to do so. BUMDes is a legal entity. The aim of this research was to analyze problems regarding BUMDes regulations which state they are legal entities and the legal consequences if BUMDes is not registered as a legal entity. The method used in this research is normative juridical, using a statutory and conceptual approach.
Keywords
Village-Owned Enterprises; Legal Entities; BUMDes Regulations
How to Cite

Siti Aisyah, et al. (2023). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(1). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.909

Siti Aisyah; Novita Sari; Sumriyah Sumriyah, "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 2, no. 1, 2023.

Siti Aisyah; Novita Sari; Sumriyah Sumriyah. "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 2, no. 1, 2023.

Siti Aisyah; Novita Sari; Sumriyah Sumriyah. "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 2, no. 1 (2023).

Siti Aisyah, et al. (2023) 'Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum', Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(1). doi: 10.55606/birokrasi.v2i1.909.

Siti Aisyah; Novita Sari; Sumriyah Sumriyah. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA. 2023;2(1).

Artikel Terkait

Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis; Putri Dwi Rahmadani; Izumi Bernadetta Gultom

Implementasi Kebebasan Beragama di Tanggerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Osvaldo Antonio Linjewas; Abrar Rosyan Ali Barus; Nur Rahman

Perlindungan Hak Cipta atas Materi Stand-up Comedy terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair Umair; Dudung Hidayat; Raden Handiriono

Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya; Puti Alya; Indah Nabila Vandini

Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM: Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online

Riska Aulia; Caesya Nur Amarha; Syifa Aurelia

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi; Putri Dea Syahhira; Chelsha Christy Napitupulu
Tren Sitasi Jurnal