Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Farras Nafisa ; Susilowati Suparto
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 📅 2023 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.882
Abstract
The purpose of this research is to determine the position of existing common property before the creation of a marriage agreement by mixed-marriage couples after the marriage has taken place. Additionally, it aims to understand the legal consequences of marriage agreements made by mixed-marriage couples after the marriage, particularly regarding the ownership of common property, in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage post-Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification, connecting issues comprehensively based on relevant legal regulations. Data collection techniques include literature review and field study conducted through interviews at the Notary and PPAT Office. The research results indicate that the position of common property that existed before the creation of the marriage agreement by mixed-marriage couples after the marriage remains as joint property. However, the separation of common property can be applied after the marriage agreement is made. The legal consequences regarding common property depend on the type of asset. If the common property includes immovable assets such as land in Indonesia, it becomes the property of the Indonesian citizen. As for movable common property, it is adjusted based on the agreement between the parties. The legal consequences of marriage agreements made after marriage concerning common property that is already involved with third parties will be binding on the third party. It is advisable to keep it as common property to avoid harming third parties.
Keywords
Marriage Agreement; Mixed Marriage; Common Property
How to Cite

Farras Nafisa & Susilowati Suparto (2023). Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(1). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.882

Farras Nafisa; Susilowati Suparto , "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 2, no. 1, 2023.

Farras Nafisa; Susilowati Suparto . "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 2, no. 1, 2023.

Farras Nafisa; Susilowati Suparto . "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 2, no. 1 (2023).

Farras Nafisa & Susilowati Suparto (2023) 'Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015', Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(1). doi: 10.55606/birokrasi.v2i1.882.

Farras Nafisa; Susilowati Suparto . Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA. 2023;2(1).

Artikel Terkait

Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis; Putri Dwi Rahmadani; Izumi Bernadetta Gultom

Implementasi Kebebasan Beragama di Tanggerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Osvaldo Antonio Linjewas; Abrar Rosyan Ali Barus; Nur Rahman

Perlindungan Hak Cipta atas Materi Stand-up Comedy terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair Umair; Dudung Hidayat; Raden Handiriono

Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya; Puti Alya; Indah Nabila Vandini

Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM: Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online

Riska Aulia; Caesya Nur Amarha; Syifa Aurelia

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi; Putri Dea Syahhira; Chelsha Christy Napitupulu
Tren Sitasi Jurnal