Evolusi Normatif Peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) : Rekonstruksi Hukum dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia

Shannia Angelia Rahardjo ; Muhamad Farudin
Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humanior... 📅 2025 Vol 3, No 1 🔗 DOI: 10.59059/mandub.v3i1.2171
Abstract
Infrastructure development has become a national priority to drive economic growth, with the KPBU (Public-Private Partnership) scheme as a solution to budget limitations. The transformation of PJPK (Project Implementing Agency) law in the latest regulations, including the authority of the Rector of State Universities with Legal Entity (PTN BH) and restrictions on the Board of Directors of Regional-Owned Enterprises (BUMD), demonstrates the policy dynamics that influence the effectiveness of infrastructure management based on KPBU in Indonesia. This research uses a normative juridical method with legislative and conceptual approaches to analyze regulations and legal theories related to the role of PJPK in KPBU. This approach aims to provide a strong argumentative foundation and a comprehensive analysis of the legal aspects in the implementation of infrastructure based on KPBU. This article emphasizes that the regulatory reform of the PJPK role in KPBU aims to enhance efficiency, accountability, and legal certainty. With the latest regulations, the role of PJPK becomes clearer, accelerating sustainable infrastructure projects and creating a more conducive investment environment for the private sector.
Keywords
Infrastructure; Public-Private Partnership; Project implementing agency
How to Cite

Shannia Angelia Rahardjo & Muhamad Farudin (2025). Evolusi Normatif Peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) : Rekonstruksi Hukum dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3(1). https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2171

Shannia Angelia Rahardjo; Muhamad Farudin, "Evolusi Normatif Peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) : Rekonstruksi Hukum dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia," Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, vol. 3, no. 1, 2025.

Shannia Angelia Rahardjo; Muhamad Farudin. "Evolusi Normatif Peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) : Rekonstruksi Hukum dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia." Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, vol. 3, no. 1, 2025.

Shannia Angelia Rahardjo; Muhamad Farudin. "Evolusi Normatif Peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) : Rekonstruksi Hukum dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia." Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 3, no. 1 (2025).

Shannia Angelia Rahardjo & Muhamad Farudin (2025) 'Evolusi Normatif Peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) : Rekonstruksi Hukum dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia', Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3(1). doi: 10.59059/mandub.v3i1.2171.

Shannia Angelia Rahardjo; Muhamad Farudin. Evolusi Normatif Peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) : Rekonstruksi Hukum dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. 2025;3(1).

Artikel Terkait

Penggunaan Bahan Baku tidak Berkelanjutan dalam Rantai Pasok Global Nestle dan Dampaknya terhadap Kerusakan Lingkungan

Jessyca Natasya Kaunang

Politik Anti Neoliberalisme Venezuela di Era Kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro

Nur Aisyah Yusran

Budaya Politik Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Program Bantuan Sosial di Kelurahan Rantau Indah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Fitria Alha; Nasuhaidi Nasuhaidi; Aditya Romadhon; Dimas Subekti

Kepentingan Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Pertanian: Studi Kasus di Kelurahan Rantau Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Anjar Dwi Arvita; Nasuhaidi Nasuhaidi; Galank Pratama; Muliono Muliono

Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Politik Legislasi: Analisis Risiko Hukum dan Beban Fiskal Negara

Ade Saputra Dinata; Meydilah Ayunafisah; Vera Ayu Lestari

Peluang, Tantangan, dan Harapan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Islam di Indonesia

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir
Tren Sitasi Jurnal