Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Erwin Prasetyo ; Bayu Dwi Anggono ; RA. Rini Anggraeni
Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 📅 2024 Vol 1, No 4 🔗 DOI: 10.62383/humif.v1i4.620
Abstract
The Job Creation Law contains various changes to the Environmental Protection and Management Law, one of which is the public's right to access environmental information. This can be seen in Article 22 of the Job Creation Law which amends Article 26 paragraph (2) of the Environmental Protection and Management Law, which stipulates that the public, especially environmental observers, must be involved in every activity carried out by business actors or activities, by providing open and complete information before the activity is carried out. The concept of Business Licensing in the environmental sector regulated in the Environmental Protection and Management Law using a permit-based approach has been changed to the application of standards and risk-based in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, this means that the granting of permits will be carried out by the central government based on calculations of the level of danger and the potential value of danger to aspects of health, safety, the environment and/or utilization of resources. In addition, there is also the loss of participation of the affected community in all forms of decisions in the Environmental Impact Analysis (AMDAL) process which previously involved potentially affected communities, now only involving directly affected communities.
 
 
Keywords
Simplification of Licensing; Environment; Job Creation Law
How to Cite

Erwin Prasetyo, et al. (2024). Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 1(4). https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.620

Erwin Prasetyo; Bayu Dwi Anggono; RA. Rini Anggraeni, "Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, vol. 1, no. 4, 2024.

Erwin Prasetyo; Bayu Dwi Anggono; RA. Rini Anggraeni. "Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, vol. 1, no. 4, 2024.

Erwin Prasetyo; Bayu Dwi Anggono; RA. Rini Anggraeni. "Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 1, no. 4 (2024).

Erwin Prasetyo, et al. (2024) 'Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang', Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 1(4). doi: 10.62383/humif.v1i4.620.

Erwin Prasetyo; Bayu Dwi Anggono; RA. Rini Anggraeni. Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. 2024;1(4).

Artikel Terkait

Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana

Rifdatul Riskiyanti; Syarifuddin Syarifuddin; Moh. Ali Hofi

Optimization of the Role of Lawyers in Debt Restructuring and PKPU in Indonesia: A Juridical Study on the Protection of Debtors and Creditors

Vidya Ayuningtyas; Clarisa Clarisa; Novita Rahmawati; Albertus Satrio; Kristanta Kristanta; Luthfian Hananta; Anggo Doyoharjo

Restorative Justice in the Perspective of Modern Criminal Law: Challenges and Regulatory Reforms in Indonesia

Bambang Ali Kusumo; Supriyanta Supriyanta; Kartika Asmanda Putri

Strengthening the Enforcement of the Advocate's Code of Ethics as an Effort to Enhance Professionalism in the Profession

Ilham Khafid Alfarozi; Anand Pamuji Gusti; Afrizal Anindya Helvin; Wahyu Saputro; Agus Joko Purnomo; Agatha Jumiati

Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015

Putri Ruqiatul Hilal

Unfair Contract Terms in the Perspective of Civil Law and Consumer Protection in Indonesia

Josef Purwadi Setiodjati; Anggo Doyoharjo; Dora Kusumastuti
Tren Sitasi Jurnal