Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa
The implications of this study reveal that the legislative function of the BPD has not been optimally implemented. This underscores the need for institutional capacity strengthening, improved synergy among village-level stakeholders, the formulation of a Village Legislative Program (Prolegdes), technical facilitation by local governments, and adequate support for operational funding.
Haliza Fatimah (2025). Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa. Public Service And Governance Journal, 6(2). https://doi.org/10.56444/psgj.v6i2.3061
Haliza Fatimah, "Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa," Public Service And Governance Journal, vol. 6, no. 2, 2025.
Haliza Fatimah. "Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa." Public Service And Governance Journal, vol. 6, no. 2, 2025.
Haliza Fatimah. "Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa." Public Service And Governance Journal 6, no. 2 (2025).
Haliza Fatimah (2025) 'Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa', Public Service And Governance Journal, 6(2). doi: 10.56444/psgj.v6i2.3061.
Haliza Fatimah. Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa. Public Service And Governance Journal. 2025;6(2).
The Government's Adaptive Capacity in Developing Marine Tourism Potential in Makassar City
Andi Muhammad Rifqi Fathullah; Muhammad Irvan Nur Iva; Rahayu; Herman H. Dody
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Penurunan Kekerasan Berbasis Gender di Provinsi Lampung
Rahmiyanita Hakim
Public Value Layanan Kredit Serba Guna Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Aparatur Sipil Negara di Kota Prabumulih
Salsabila Putri Maharani M; Annada Nasyaya
Lemahnya Pengawasan Pemerintah terhadap Penebangan Hutan sebagai Penyebab Banjir di Sumatera Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara
Dinda Amalia Nst; Anisa Amelia Purba; Ayu Tri Cahyani; Josua Armando Tamba; Reylan Silversius Sinaga; Robintang Lumbanbatu; Rohana Manalu; Taufiq Ramadhan
Implementasi Program Adiwiyata sebagai Sarana Pelestarian Lingkungan Hidup di SMA Se-Kota Sukabumi
Khatulistiwa, Uta Dwi; Basori , Yana Fajar Basori ; Amirulloh, M. Rijal
Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam Sistem Administrasi Publik: Peluang, Tantangan, dan Etika Pelayanan Publik di Indonesia
Basron Basron; Adellah Adellah; Naurah Athaya