Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

Heribertus Virgi Golot ; Agustinus Hedewata ; Orpa J. Nubatonis
Jurnal Hukum dan Sosial Politik 📅 2023 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.1709
Abstract
The purpose of this study is to determine the requirements of polygamy according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and according to the Customary Law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency. To find out the legal consequences of polygamy according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and according to the customary law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency. This research was conducted using data collection techniques, namely, interviews and document studies. The data that has been collected both through interviews and document studies, examined one by one and arranged systematically so as to achieve the objectives of this research. The results of this study indicate that the requirements according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Menuut customary law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency have similarities such as permission from husband or wife and so on. But there are several requirements from customary law that differ from the law, namely the dowry (belis). In addition, if a polygamous marriage according to Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is submitted to the court, then a polygamous marriage according to the customary law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency is brought to the customary elders. For the legal consequences of polygamy according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and according to the customary law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency, both do not specifically regulate life after polygamy. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Customary Law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency also both recognise that when polygamous, the responsibilities that arise will be greater because from previously supporting one family will become several families.
Keywords
Marriage; Polygamous Marriage; Customary Law
How to Cite

Heribertus Virgi Golot, et al. (2023). Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur . Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2(1). https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.1709

Heribertus Virgi Golot; Agustinus Hedewata; Orpa J. Nubatonis, "Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur ," Jurnal Hukum dan Sosial Politik, vol. 2, no. 1, 2023.

Heribertus Virgi Golot; Agustinus Hedewata; Orpa J. Nubatonis. "Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur ." Jurnal Hukum dan Sosial Politik, vol. 2, no. 1, 2023.

Heribertus Virgi Golot; Agustinus Hedewata; Orpa J. Nubatonis. "Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur ." Jurnal Hukum dan Sosial Politik 2, no. 1 (2023).

Heribertus Virgi Golot, et al. (2023) 'Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur ', Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2(1). doi: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.1709.

Heribertus Virgi Golot; Agustinus Hedewata; Orpa J. Nubatonis. Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur . Jurnal Hukum dan Sosial Politik. 2023;2(1).

Artikel Terkait

Upaya Penegakan Hukum Lingkungan dalam Penanganan Pencemaran Sungai Ciliwung akibat Aktivitas Mall Seasons City

Lizy Marchelina Butarbutar; Nur Wulan Ramadhani

Mengorbankan Korban di Altar Yurisdiksi: Kritik terhadap Overlapping Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia

Seni Kamalia Rizki Fathullah

Analisis Regresi Linier Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode 2024–2025

Budi Abdullah; Reysya Yusdianingsih; Nandita Saskya; Muhammad Muarif; Juliana Handayani br. Simatupang; Jumadi Jumadi; Muhammad Risky

Analisis Yuridis terhadap Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Febby Widiaryani

Reformasi Hukum Keluarga dan Perlindungan Hak Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia

Robby Awaluddin Jamil

Analisis Dampak Konflik Lahan terhadap Masyarakat Adat Sihaporas dalam Perspektif Ekologi Politik: Studi Kasus PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pematang Sidamanik

Yenita Ekasanti Sidabalok; Muliono Muliono; Galank Pratama
Tren Sitasi Jurnal