Tinjauan Yuridis Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa : (Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan)

Ridhanto Saksono ; Rumainur Rumainur
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 📅 2024 Vol 2, No 4 🔗 DOI: 10.59581/deposisi.v2i4.4255
Abstract
This research aims to understand and analyze Article 73 of Government Regulation No. 11 of 2021 on Village-Owned Enterprises (BUM Desa) with a focus on the transformation of Community Revolving Funds (DBM) from the former PNPM MPd into BUM Desa bersama LKD). The research discusses the use of DBM assets from the former PNPM MPd as capital in the formation of BUM Desa bersama LKD, as mandated by Article 73 of Government Regulation No. 11 of 2021 on Village-Owned Enterprises. This regulation is in accordance with the mandate of Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as a Law and Law No. 3 of 2024 on the Second Amendment to Law No. 6 of 2014 on Villages. The data collection technique used in this research is documentation with an analytical matrix instrument. This study employs a normative juridical legal research method, as the title indicates a juridical review. The research concludes that the management of DBM from the former PNPM MPd must transform into BUM Desa bersama LKD to provide a legal foundation and certainty for DBM activities, ensure the preservation of communal assets in one sub-district, and utilize DBM assets from the former PNPM MPd as capital in the establishment of BUM Desa bersama LKD. The issuance of Government Regulation No. 11 of 2021 on BUM Desa is seen as the government's responsibility in overseeing the management of DBM from the former PNPM MPd as part of poverty alleviation efforts.
Keywords
Overview; Juridical; Government
How to Cite

Ridhanto Saksono & Rumainur Rumainur (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa : (Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(4). https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4255

Ridhanto Saksono; Rumainur Rumainur, "Tinjauan Yuridis Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa : (Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan)," Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, vol. 2, no. 4, 2024.

Ridhanto Saksono; Rumainur Rumainur. "Tinjauan Yuridis Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa : (Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan)." Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, vol. 2, no. 4, 2024.

Ridhanto Saksono; Rumainur Rumainur. "Tinjauan Yuridis Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa : (Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan)." Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 2, no. 4 (2024).

Ridhanto Saksono & Rumainur Rumainur (2024) 'Tinjauan Yuridis Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa : (Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan)', Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(4). doi: 10.59581/deposisi.v2i4.4255.

Ridhanto Saksono; Rumainur Rumainur. Tinjauan Yuridis Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa : (Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. 2024;2(4).

Artikel Terkait

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Letter C Atas Tanah yang Diklaim Oleh Instansi Pemerintah

Mulat Mrabawani; Wanda Odelya Kusuma Atha; Brenda Aurora Taradwipa

Keterbatasan Anggaran Prodeo PHI terhadap Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman PN Banjarmasin Perspektif HTN

Ahmad Irfansyah Rosyadi; Salsabila Syifana Alkamila; Khairun Nisa; Hapip Udin; Fadhil Rozin Asyam

Kekerasan Seksual dan Subordinasi terhadap Perempuan Dibawah Umur: Analisis Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022

Anggi Yulia; Safira Natasya; Ika Arinia Indriyany

Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Diki Abdul Hamid; Ahmad Yunus; Dairani Dairani

Analisis Hukum Kekerasan Seksual oleh Tenaga Pendidik terhadap Murid: (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 5642 K/PID.SUS/2022)

Jonathan Immanuel Panjaitan; Jonathan Edward Siahaan; Frans Max Valentino Sianturi

Analisis Teori Strain dan Kontrol dalam Perspektif Kriminologi terhadap Penyimpangan Perilaku Penyebaran Konten Pornografi

Stelio Ramadhano; T. Hilman Al Fariz
Tren Sitasi Jurnal