Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha

Muhammad Novangga Praditya ; Fendi Setyawan ; Ratih Listyana Chandra
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 📅 2025 Vol 3, No 3 🔗 DOI: 10.59581/doktrin.v3i3.5244
Abstract
The provision under Article 17 paragraph (1) letter f of the Notary Law (UUJN) stipulates that a Notary is prohibited from concurrently holding a position as a leader or manager in a state-owned or private business entity. However, the term "leader" as used in this provision is not clearly defined, either in the main text of the article or in its explanatory section. The absence of a clear definition creates legal ambiguity, as the provision does not refer to organizational structures regulated under the Company Law, the State-Owned Enterprises Law, or the Regional Government Law. This has led to varying interpretations in the supervision of Notaries and creates potential inconsistencies in the enforcement of the rule. To address this normative uncertainty, there is a need for regulation that explicitly outlines which positions are considered to fall under the term "leader" as intended by the UUJN. This journal article focuses on analyzing the meaning of the term "leader" in Article 17 paragraph (1) letter f of the UUJN, and on examining the legal certainty of using the term in relation to the prohibition against Notaries concurrently holding leadership positions in business entities.
Keywords
Leader; Legal Certainty; Normative Ambiguity; Notary Law; Notary
How to Cite

Muhammad Novangga Praditya, et al. (2025). Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 3(3). https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5244

Muhammad Novangga Praditya; Fendi Setyawan; Ratih Listyana Chandra, "Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha," Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, vol. 3, no. 3, 2025.

Muhammad Novangga Praditya; Fendi Setyawan; Ratih Listyana Chandra. "Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, vol. 3, no. 3, 2025.

Muhammad Novangga Praditya; Fendi Setyawan; Ratih Listyana Chandra. "Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 3, no. 3 (2025).

Muhammad Novangga Praditya, et al. (2025) 'Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha', Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 3(3). doi: 10.59581/doktrin.v3i3.5244.

Muhammad Novangga Praditya; Fendi Setyawan; Ratih Listyana Chandra. Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. 2025;3(3).

Artikel Terkait

Keabsahan Akta Wasiat Notaris terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Perdata

Cicik Septiani Sugiarti

Penanganan Perkara Tindak Pidana Hak Cipta Lagu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Suci Arianty; Indah Kusuma Wardhani

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Penipuan pada Toko Jujur Store di Denpasar: Studi Kasus Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Dps

Nurtisari Nurtisari; Ni Made Witari Dewi; I Wayan Adnyana

Human Security dan Politik Kolaboratif Sektor Swasta dalam Pencegahan Perdagangan Manusia

Aninatasya Pasanea; Ananias R.P Jacob; Stefanus Triadmajda

Status Yuridis Aset Digital Produktif sebagai Objek Harta Bersama: Tinjauan Komparatif terhadap Praktik Digital Estate di Uni Eropa

Nadira Zahra Faisal

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital: Tantangan dan Upaya Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Rahma Diana; Annisa Nurussa’adah; Desi Melani Salsabila; Putri Adelia Ramadhani; Fitriyani Fitriyani; Dilla Anggraini; Ika Dwimaya Roza
Tren Sitasi Jurnal