Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Perpres No. 39 Tahun 2019

Reja Reja ; Faris Widiyatmoko ; Hesti Rosdiana ; Jerry Indrawan
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Human... 📅 2025 Vol 4, No 4 🔗 DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.6569
Abstract
The background for the establishment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection raises a critical question that the Indonesian government must address, who will oversee and safeguard the security of citizens' data in public administration systems. The purpose of this study is to examine the implementation of One Data Indonesia through Presidential Regulation Number 39 of 2019 (Perpres No. 39 of 2019) regarding One Data Indonesia, which remains a strong foundation for regulating government data governance. Unfortunately, this regulation does not yet include security aspects, which should be one of the principles of One Data Indonesia. This study explores Perpres No. 39 of 2019 as a critique of the regulation. The findings highlight the importance of incorporating security aspects to protect the sovereignty of government data used in public administration, especially in electronic processes conducted domestically. The principle of data security is a crucial component of the implementation of One Data Indonesia, which will be integrated with various other policy products, such as the Presidential Regulation on Electronic-Based Government Systems, the Presidential Regulation on Accelerating Digital Transformation and Integration of National Digital Services, the Law on Information and Electronic Transactions, the Law on Personal Data Protection, and other relevant regulations.
Keywords
Personal Data Protection; One Data Indonesia; Security; Sovereignty; Legislation
How to Cite

Reja Reja, et al. (2025). Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Perpres No. 39 Tahun 2019. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(4). https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6569

Reja Reja; Faris Widiyatmoko; Hesti Rosdiana; Jerry Indrawan, "Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Perpres No. 39 Tahun 2019," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 4, no. 4, 2025.

Reja Reja; Faris Widiyatmoko; Hesti Rosdiana; Jerry Indrawan. "Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Perpres No. 39 Tahun 2019." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 4, no. 4, 2025.

Reja Reja; Faris Widiyatmoko; Hesti Rosdiana; Jerry Indrawan. "Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Perpres No. 39 Tahun 2019." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 4, no. 4 (2025).

Reja Reja, et al. (2025) 'Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Perpres No. 39 Tahun 2019', Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(4). doi: 10.55606/jurrish.v4i4.6569.

Reja Reja; Faris Widiyatmoko; Hesti Rosdiana; Jerry Indrawan. Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Perpres No. 39 Tahun 2019. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. 2025;4(4).

Artikel Terkait

Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan

I Nengah Sucipta Angga Putra; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma

Keadilan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia: (Studi pada Perdagangan Barang dan Jasa Di Kota Samarinda)

Selvia Dinda Rahmyanti; Purwanto Purwanto; Poppilea Erwinta

Proses Adaptasi Komunikasi Lintas Budaya Antara Pegawai Hotel Masainn dan Tamu Internasional

Rismanda Aurylia Raspati; Putri Ekaresty Haes; Jonathan Jacob Paul Latupeirissa; Ni Luh Yulyana Dewi

Integrasi Pranata Adat terhadap Sistem Demokrasi Lokal untuk Memperkuat Legitimasi Kepemimpinan Desa

Eli Susanti; Khomsahrial Romli; M. Mawardi J; Sri Ilham Nasution

Analisis Yuridis Penolakan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Papua Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

lusy liany

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Advokat dalam Pelaksanaan Hak Pembelaan pada Perkara Pidana

Nur Aziz; Daryuti Daryuti; Marwan Marwan; Muhammad Fikri Jauhari; Aguk Nugroho; Achmad Wildan Dimyati
Tren Sitasi Jurnal