Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Ephivanus Markus Nale Rimo ; Maria Sisilia Lou Kelen
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Human... 📅 2025 Vol 4, No 1 🔗 DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.4514
Abstract
The role of the TNI is very important in creating and maintaining the security of the community in fulfilling human rights, but based on the long history in Indonesia, it is suspected that there has been violence and serious human rights crimes committed by state apparatus and security actors. The principle of command responsibility for military commanders, police superiors and other civilian superiors is at least three reasons that underlie the thinking of military commanders, police superiors and other civilian superiors, namely the commander or superior who has the power to give orders and is responsible for the failure to control or control his subordinates. This research examines the following issues: 1) How is criminal responsibility for crimes against humanity committed by TNI soldiers or troops in security restoration operations after the occurrence of military operations other than war (OMSP); 2) Which court is authorized to try the case of crimes against humanity committed by TNI soldiers or troops in security restoration operations after the occurrence of military operations other than war (OMSP). This type of research is normative legal research using the approach method used, namely the statutory approach and concept approach. Source of legal material. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Legal material search techniques are carried out by literature study or document study. 
Keywords
Criminal Responsibility; Military Court; State Apparatus
How to Cite

Ephivanus Markus Nale Rimo & Maria Sisilia Lou Kelen (2025). Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1). https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4514

Ephivanus Markus Nale Rimo; Maria Sisilia Lou Kelen, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 4, no. 1, 2025.

Ephivanus Markus Nale Rimo; Maria Sisilia Lou Kelen. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 4, no. 1, 2025.

Ephivanus Markus Nale Rimo; Maria Sisilia Lou Kelen. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 4, no. 1 (2025).

Ephivanus Markus Nale Rimo & Maria Sisilia Lou Kelen (2025) 'Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan', Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1). doi: 10.55606/jurrish.v4i1.4514.

Ephivanus Markus Nale Rimo; Maria Sisilia Lou Kelen. Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. 2025;4(1).

Artikel Terkait

Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan

I Nengah Sucipta Angga Putra; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma

Analisis Yuridis Penolakan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Papua Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

lusy liany

Proses Adaptasi Komunikasi Lintas Budaya Antara Pegawai Hotel Masainn dan Tamu Internasional

Rismanda Aurylia Raspati; Putri Ekaresty Haes; Jonathan Jacob Paul Latupeirissa; Ni Luh Yulyana Dewi

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Advokat dalam Pelaksanaan Hak Pembelaan pada Perkara Pidana

Nur Aziz; Daryuti Daryuti; Marwan Marwan; Muhammad Fikri Jauhari; Aguk Nugroho; Achmad Wildan Dimyati

Keadilan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia: (Studi pada Perdagangan Barang dan Jasa Di Kota Samarinda)

Selvia Dinda Rahmyanti; Purwanto Purwanto; Poppilea Erwinta

Integrasi Pranata Adat terhadap Sistem Demokrasi Lokal untuk Memperkuat Legitimasi Kepemimpinan Desa

Eli Susanti; Khomsahrial Romli; M. Mawardi J; Sri Ilham Nasution
Tren Sitasi Jurnal