Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Ephivanus Markus Nale Rimo ; Maria Sisilia Lou Kelen
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Human... 📅 2025 Vol 4, No 1 🔗 DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.4514
Abstract
The role of the TNI is very important in creating and maintaining the security of the community in fulfilling human rights, but based on the long history in Indonesia, it is suspected that there has been violence and serious human rights crimes committed by state apparatus and security actors. The principle of command responsibility for military commanders, police superiors and other civilian superiors is at least three reasons that underlie the thinking of military commanders, police superiors and other civilian superiors, namely the commander or superior who has the power to give orders and is responsible for the failure to control or control his subordinates. This research examines the following issues: 1) How is criminal responsibility for crimes against humanity committed by TNI soldiers or troops in security restoration operations after the occurrence of military operations other than war (OMSP); 2) Which court is authorized to try the case of crimes against humanity committed by TNI soldiers or troops in security restoration operations after the occurrence of military operations other than war (OMSP). This type of research is normative legal research using the approach method used, namely the statutory approach and concept approach. Source of legal material. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Legal material search techniques are carried out by literature study or document study. 
Keywords
Criminal Responsibility; Military Court; State Apparatus
How to Cite

Ephivanus Markus Nale Rimo & Maria Sisilia Lou Kelen (2025). Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1). https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4514

Ephivanus Markus Nale Rimo; Maria Sisilia Lou Kelen, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 4, no. 1, 2025.

Ephivanus Markus Nale Rimo; Maria Sisilia Lou Kelen. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 4, no. 1, 2025.

Ephivanus Markus Nale Rimo; Maria Sisilia Lou Kelen. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 4, no. 1 (2025).

Ephivanus Markus Nale Rimo & Maria Sisilia Lou Kelen (2025) 'Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan', Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1). doi: 10.55606/jurrish.v4i1.4514.

Ephivanus Markus Nale Rimo; Maria Sisilia Lou Kelen. Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. 2025;4(1).

Artikel Terkait

Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan

I Nengah Sucipta Angga Putra; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma

Pertanggungjawaban Perdata Affiliator E-Commerce atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Video TikTok

Made Daksa Pradipa Arsa; Dewa Ayu Putri Sukadana; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama

Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency sebagai Sarana Pendanaan Aksi Terorisme di Indonesia Beserta Tantangan dalam Penegakan Hukum

Rizky Dwi Utami; Ahmad Nafhani; Agung Pratama

Tradisi Perkawinan Ana Ale di Desa Tiwu Tewa Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende di Tinjau dari Hukum Adat

Emiliana Sari Padi; Darius Mauritsius; Petornius Damat

Perlindungan Hukum Preventif dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja Menurut Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Maria Reinha Rosari Luntar; Umbu Lily Pekuwali; Hermawati A. Y. Dai

Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Oematamboli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao

Julfrista Sinlae; Rafael Rape Tupen; Marlyani Anita Seran
Tren Sitasi Jurnal