Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset Digital

Marcela Marcela ; Iskara Desra ; Muhammad Sawega Alfadri ; Sintong Arion Hutapea
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 📅 2025 Vol 2, No 2 🔗 DOI: 10.62383/demokrasi.v2i2.849
Abstract
The rapid development of digital technology has encouraged the emergence of crypto assets as a new investment instrument in Indonesia. Along with the increasing popularity of digital assets, the government responded by imposing tax policies in the form of Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) on every crypto transaction. This study aims to analyze the suitability of the tax imposition with the basic principles of tax law, as well as to examine its impact on the growth of the digital asset industry in Indonesia. The method used in this research is a literature study with a descriptive qualitative approach sourced from regulations, scientific journals, official reports, and international comparative studies. The results of the study show that the imposition of VAT on crypto transactions is not fully in line with the principles of fairness, legal certainty, and efficiency in taxation. In addition, the disproportionately high tax burden has a negative impact on investor interest, encourages offshore transactions, and slows down innovation in the domestic blockchain industry. Therefore, policy reformulation is needed, such as the application of capital gains tax and the provision of fiscal incentives, so that tax regulations can support the sustainable growth of the national digital economy.
Keywords
crypto; assets; Value; Added; Tax
How to Cite

Marcela Marcela, et al. (2025). Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset Digital. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(2). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.849

Marcela Marcela; Iskara Desra; Muhammad Sawega Alfadri; Sintong Arion Hutapea, "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset Digital," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 2, 2025.

Marcela Marcela; Iskara Desra; Muhammad Sawega Alfadri; Sintong Arion Hutapea. "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset Digital." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 2, 2025.

Marcela Marcela; Iskara Desra; Muhammad Sawega Alfadri; Sintong Arion Hutapea. "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset Digital." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2, no. 2 (2025).

Marcela Marcela, et al. (2025) 'Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset Digital', Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(2). doi: 10.62383/demokrasi.v2i2.849.

Marcela Marcela; Iskara Desra; Muhammad Sawega Alfadri; Sintong Arion Hutapea. Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset Digital. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 2025;2(2).

Artikel Terkait

Dilema Keamanan Mesir di Selat Bab el-Mandeb dalam Menghadapi Eskalasi Serangan Houthi terhadap Jalur Perdagangan Maritim Global

Agnesia Agnesia

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Tazkiya Syauqi; Sukri Padil Dongoran

Dinamika Konflik Agraria di Wilayah Pesisir : Studi Kasus Akuisisi Lahan oleh Universitas Pertahanan di Pantai Atapupu Desa Jenilu Kabupaten Belu

Apriliani Otu; Yeftha Y. Sabaat; Maria M. Niis

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Firsi Nurhasanah; Sabrina Naila Malihah; Vania Therecia Situmorang

Kedudukan Akta Hibah Tanah yang Melebihi Batas Maksimal bagi Penerima Hibah Beragama Islam

Rayyan Fakhri; Ilyas Ismail; Zainal Abidin

Pengaturan Penyalahgunaan Keadaan pada Perjanjian Jual Beli : (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata di Indonesia dan Belanda)

Ridho Setiawan Usman; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri
Tren Sitasi Jurnal