Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami-Isteri yang Melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Amarasi Timur

Bafelix Marlon Naitboho ; Yohanes G. Tuba Helan ; Detji K.E.R. Nuban
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 📅 2024 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.62383/demokrasi.v2i1.641
Abstract
The government is required to always be able to prosper the community it leads, but most people still lack participation in every government program or policy issued. As mentioned in Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, population documents are official documents issued by Implementing Agencies that have legal force as authentic evidence resulting from population registration and civil registration services. This study uses an empirical juridical method seen from norms or das sollen and an empirical approach, namely law as a social and cultural reality by taking primary data from the field in analyzing existing problems. Based on the results of research and discussion, it was found that the government in this case is still making efforts to pick up the ball in collaboration with traditional leaders and religious offices to socialize the importance of taking care of marriage certificates and collect data on couples who hold marriages in Kupang Regency and are required to issue marriage certificates after receiving marriage reports from the authorities
 
 
Keywords
Responsibility; Legal Certainty; Marriage
How to Cite

Bafelix Marlon Naitboho, et al. (2024). Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami-Isteri yang Melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Amarasi Timur. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(1). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.641

Bafelix Marlon Naitboho; Yohanes G. Tuba Helan; Detji K.E.R. Nuban, "Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami-Isteri yang Melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Amarasi Timur," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 1, 2024.

Bafelix Marlon Naitboho; Yohanes G. Tuba Helan; Detji K.E.R. Nuban. "Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami-Isteri yang Melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Amarasi Timur." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 1, 2024.

Bafelix Marlon Naitboho; Yohanes G. Tuba Helan; Detji K.E.R. Nuban. "Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami-Isteri yang Melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Amarasi Timur." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2, no. 1 (2024).

Bafelix Marlon Naitboho, et al. (2024) 'Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami-Isteri yang Melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Amarasi Timur', Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(1). doi: 10.62383/demokrasi.v2i1.641.

Bafelix Marlon Naitboho; Yohanes G. Tuba Helan; Detji K.E.R. Nuban. Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami-Isteri yang Melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Amarasi Timur. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 2024;2(1).

Artikel Terkait

Dilema Keamanan Mesir di Selat Bab el-Mandeb dalam Menghadapi Eskalasi Serangan Houthi terhadap Jalur Perdagangan Maritim Global

Agnesia Agnesia

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Tazkiya Syauqi; Sukri Padil Dongoran

Dinamika Konflik Agraria di Wilayah Pesisir : Studi Kasus Akuisisi Lahan oleh Universitas Pertahanan di Pantai Atapupu Desa Jenilu Kabupaten Belu

Apriliani Otu; Yeftha Y. Sabaat; Maria M. Niis

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Firsi Nurhasanah; Sabrina Naila Malihah; Vania Therecia Situmorang

Kedudukan Akta Hibah Tanah yang Melebihi Batas Maksimal bagi Penerima Hibah Beragama Islam

Rayyan Fakhri; Ilyas Ismail; Zainal Abidin

Pengaturan Penyalahgunaan Keadaan pada Perjanjian Jual Beli : (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata di Indonesia dan Belanda)

Ridho Setiawan Usman; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri
Tren Sitasi Jurnal