Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Muhamad Raihan Husaini ; Nispi Aliyatunnisa ; Nurul Aini ; Resti Marliasari ; Zenal Syaepul Rohman
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 📅 2024 Vol 1, No 3 🔗 DOI: 10.62383/demokrasi.v1i3.264
Abstract
The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a crucial role in ensuring the sustainability of democracy and the validity of general election results. In the digital era, technology has an influential role in facilitating the process of socialization regarding election schedules and programs, and can increase people's knowledge, understanding and awareness of their rights and responsibilities in elections. In its use, it is hoped that it can simplify the work of election organizers and provide access to information, transparency and accountability to the public as part of professional and trustworthy public services. This supervisory function and task is very important to ensure that the election implementation process remains in accordance with the principles and principles of election administration. Supervision Model in the Digital Era in General Elections, in this case, public participation is mandatory at every stage of the election/general election. The problems and efforts in implementing general election supervision in the digital era are the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in supervising elections and this is also inseparable from criticism from election participants and the general public. This condition was motivated by dissatisfaction with Bawaslu's performance in supervising the elections.
Keywords
Bawaslu's Authority; Violations; Election Determination
How to Cite

Muhamad Raihan Husaini, et al. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1(3). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264

Muhamad Raihan Husaini; Nispi Aliyatunnisa; Nurul Aini; Resti Marliasari; Zenal Syaepul Rohman, "Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 1, no. 3, 2024.

Muhamad Raihan Husaini; Nispi Aliyatunnisa; Nurul Aini; Resti Marliasari; Zenal Syaepul Rohman. "Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 1, no. 3, 2024.

Muhamad Raihan Husaini; Nispi Aliyatunnisa; Nurul Aini; Resti Marliasari; Zenal Syaepul Rohman. "Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 1, no. 3 (2024).

Muhamad Raihan Husaini, et al. (2024) 'Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1(3). doi: 10.62383/demokrasi.v1i3.264.

Muhamad Raihan Husaini; Nispi Aliyatunnisa; Nurul Aini; Resti Marliasari; Zenal Syaepul Rohman. Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 2024;1(3).

Artikel Terkait

Dilema Keamanan Mesir di Selat Bab el-Mandeb dalam Menghadapi Eskalasi Serangan Houthi terhadap Jalur Perdagangan Maritim Global

Agnesia Agnesia

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Tazkiya Syauqi; Sukri Padil Dongoran

Dinamika Konflik Agraria di Wilayah Pesisir : Studi Kasus Akuisisi Lahan oleh Universitas Pertahanan di Pantai Atapupu Desa Jenilu Kabupaten Belu

Apriliani Otu; Yeftha Y. Sabaat; Maria M. Niis

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Firsi Nurhasanah; Sabrina Naila Malihah; Vania Therecia Situmorang

Kedudukan Akta Hibah Tanah yang Melebihi Batas Maksimal bagi Penerima Hibah Beragama Islam

Rayyan Fakhri; Ilyas Ismail; Zainal Abidin

Pengaturan Penyalahgunaan Keadaan pada Perjanjian Jual Beli : (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata di Indonesia dan Belanda)

Ridho Setiawan Usman; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri
Tren Sitasi Jurnal