Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dimas Purnayoga Rakayoni ; Subekti Subekti ; Ernu Widodo
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu... 📅 2025 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.62383/konsensus.v2i1.653
Abstract
That housing and settlement development by private business entities is compatible with the Sustainable Development Goals (SDGs) or can also be called Sustainable Development Goals (SDGs) is a sustainable development agenda initiated and agreed upon by the United Nations. Meanwhile, the construction of houses by individuals or individuals is very inconsistent with the programs or agendas set forth by the national and world governments. Of course, if we examine further, the development carried out by each person is very contrary to "participating in implementing world order" as described in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The legal issue of this normative legal research: What is the government's authority in the implementation of housing development? How is the legal protection for people or entities that organize housing development in Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas? The government's authority in the implementation of housing development includes policy regulation, implementation supervision, housing provision facilitation, inter- government coordination, community empowerment, and education. Through this authority, the government seeks to create a decent and sustainable residential environment for all levels of society. Legal protection for persons or entities that organize housing development is comprehensively regulated in Law No. 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas. Legal protection includes: 1. Community Rights. 2. Developer's Obligations. 3. Sanctions for Violations. 4. The Role of the Government.
Keywords
legal protection; housing development; Sustainable Development Goals (SDGs)
How to Cite

Dimas Purnayoga Rakayoni, et al. (2025). Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(1). https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.653

Dimas Purnayoga Rakayoni; Subekti Subekti; Ernu Widodo, "Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman," Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 1, 2025.

Dimas Purnayoga Rakayoni; Subekti Subekti; Ernu Widodo. "Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman." Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 1, 2025.

Dimas Purnayoga Rakayoni; Subekti Subekti; Ernu Widodo. "Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman." Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 2, no. 1 (2025).

Dimas Purnayoga Rakayoni, et al. (2025) 'Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman', Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(1). doi: 10.62383/konsensus.v2i1.653.

Dimas Purnayoga Rakayoni; Subekti Subekti; Ernu Widodo. Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. 2025;2(1).

Artikel Terkait

Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Lingkungan Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa yang Berakhlak, Berwawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air

Irpan Irpan; Syamzaimar Syamzaimar

Batas Perlindungan Hukum Bagi Civilian Combatants dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Putu Fairnanda Sastra Devi; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini

First to File versus First to Use: Kajian Perlindungan Merek dalam Sengketa GoTo Gojek Tokopedia dan PT Terbit.

Nanakarani Priatma

Parlemen Daerah Tanpa Anggota: Legislative Vacuum di Balik Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Seni Kamalia Rizki Fathullah; Ni Ketut Sari Adnyani

Eksekusi Putusan Perdata Pasca Mediasi Elektronik Gagal: Penyebab dan Solusi Normatif menurut PERMA No. 3 Tahun 2022

Muhammad Dhimas Khoirul Alam; Ruben Theofilus Chrysostomus; Anggi Sri Haryati Simarmata

Efektivitas Kerja Sama Local Currency Settlement (LCS) dalam Mendukung Stabilitas Perdagangan Intra-ASEAN

Gratiana Manik; Laura Mairenza Efendes; Tia Putri Yundaris; Indri Melati; Wella Dwi Arianti
Tren Sitasi Jurnal