Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Pungky Dwiki Enriko ; Wiwik Afifah
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu... 📅 2024 Vol 1, No 3 🔗 DOI: 10.62383/konsensus.v1i3.240
Abstract
Crimes, wrongdoings, criminal crimes, and punishable actions are all colloquially known as unlawful acts. There has been a recent uptick in reports of drug misuse. This is supported by the many news articles published in newspapers and online that touch with the topic of drug misuse, including smuggling, illicit commerce, arrests, and detentions. Law no. 35 of 2009, the Narcotics Law, was ultimately passed by the government in response to the seriousness of the problem and the widespread availability of illicit drugs in Indonesia. The goal of this law is to curb the growing problem of drug abuse and distribution inside the country. Everybody is crossing their fingers that the new drug legislation will be effective and that the current penalties for drug offenses may be decided upon properly. A nation's existence, particularly that of its youth, is greatly affected by drugs, which is why narcotics laws must be strictly enforced.
Keywords
Unlawful Acts; Criminal Procedure Law; Narcotics
How to Cite

Pungky Dwiki Enriko & Wiwik Afifah (2024). Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(3). https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.240

Pungky Dwiki Enriko; Wiwik Afifah, "Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika," Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 1, no. 3, 2024.

Pungky Dwiki Enriko; Wiwik Afifah. "Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 1, no. 3, 2024.

Pungky Dwiki Enriko; Wiwik Afifah. "Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 1, no. 3 (2024).

Pungky Dwiki Enriko & Wiwik Afifah (2024) 'Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika', Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(3). doi: 10.62383/konsensus.v1i3.240.

Pungky Dwiki Enriko; Wiwik Afifah. Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. 2024;1(3).

Artikel Terkait

Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Lingkungan Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa yang Berakhlak, Berwawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air

Irpan Irpan; Syamzaimar Syamzaimar

First to File versus First to Use: Kajian Perlindungan Merek dalam Sengketa GoTo Gojek Tokopedia dan PT Terbit.

Nanakarani Priatma

Batas Perlindungan Hukum Bagi Civilian Combatants dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Putu Fairnanda Sastra Devi; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini

Parlemen Daerah Tanpa Anggota: Legislative Vacuum di Balik Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Seni Kamalia Rizki Fathullah; Ni Ketut Sari Adnyani

Eksekusi Putusan Perdata Pasca Mediasi Elektronik Gagal: Penyebab dan Solusi Normatif menurut PERMA No. 3 Tahun 2022

Muhammad Dhimas Khoirul Alam; Ruben Theofilus Chrysostomus; Anggi Sri Haryati Simarmata

Efektivitas Kerja Sama Local Currency Settlement (LCS) dalam Mendukung Stabilitas Perdagangan Intra-ASEAN

Gratiana Manik; Laura Mairenza Efendes; Tia Putri Yundaris; Indri Melati; Wella Dwi Arianti
Tren Sitasi Jurnal