Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Diandra Syifa Rahman ; Elisatris Gultom ; Sudaryat Permana
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 📅 2025 Vol 2, No 3 🔗 DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.670
Abstract
Peace agreements serve as an alternative solution for resolving debts between debtors and creditors, aiming to enable debtors to restructure their debts and maintain business continuity. The peace agreement process is governed by strict procedures, including the submission of a peace plan by the debtor, approval by concurrent creditors through voting, and ratification by the Commercial Court through a homologation hearing. A ratified peace agreement is binding on all concurrent creditors but can be annulled if the debtor fails to fulfill their obligations, as illustrated in the case of PT Perindustrian Njonja Meneer. This study employs a normative legal method with a statutory approach and qualitative data analysis. The findings indicate that the success of a peace agreement depends on the debtor’s compliance and the creditors’ approval.
 
Keywords
Bankruptcyv; Debt Payment Obligation Suspension; Peace Agreement
How to Cite

Diandra Syifa Rahman, et al. (2025). Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3). https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.670

Diandra Syifa Rahman; Elisatris Gultom; Sudaryat Permana, "Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 2, no. 3, 2025.

Diandra Syifa Rahman; Elisatris Gultom; Sudaryat Permana. "Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 2, no. 3, 2025.

Diandra Syifa Rahman; Elisatris Gultom; Sudaryat Permana. "Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, no. 3 (2025).

Diandra Syifa Rahman, et al. (2025) 'Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004', Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3). doi: 10.62383/mahkamah.v2i3.670.

Diandra Syifa Rahman; Elisatris Gultom; Sudaryat Permana. Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum. 2025;2(3).

Artikel Terkait

Strategi E Commerce dalam Memilih Hukum dan Forum untuk Menghindari Konflik Yurisdiksi pada Transaksi Lintas Batas

Allaysha Adindaputri Kirani; Gunardi Lie

Analisa Dalil ‘Urf terhadap Ritual Panggih Manten dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Dusun Pengkol Kecamatan Mantingan

Teguh Eka Prasetya; Zahra Shoibatun; Iman Nur Hidayat; Rashda Diana

Perlindungan Hukum Terhadap Buruh dalam Praktik Penahanan Ijazah oleh Perusahaan di Indonesia

Kearen Elvira Naftali; Gunardi Lie

Fenomena Speeding serta Ancamannya dalam Keselamatan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Ketut Suryawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika

Analisis terhadap Tanggung Jawab Direksi PT Humpus Intermoda Transportasi dalam Tindakan Ultra Vires: Studi Kasus Putusan No. 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL

Muhammad Furqon Thoyzar. RH

Kerja Sama Strategis Joint Venture dalam Bisnis Internasional dan Perlindungan Hukum Pihak Indonesia

Aryanti Agripina Winata; Gunardi Lie
Tren Sitasi Jurnal