Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Damiti ; Alex ; Firmansyah ; Royzd ; Latif ; Anas ; Moonti ; Roy Marthen
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 📅 2025 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.62383/mahkamah.v2i1.454
Abstract
The central government is the highest level of government in a country that has the greatest power and authority. The central government is responsible for controlling the unitary state, making decisions and rules for the whole country, and exercising national supremacy over other governments. Local government is the administration of government affairs by the local government and the Regional People's Representative Council (DPRD). Local government is carried out based on the principles of autonomy and assistance with the principle of the widest possible autonomy. Regional autonomy is a concept in which the central government grants a number of authorities to local governments to regulate and manage their own government affairs in accordance with laws and regulations in the Indonesian context, regional autonomy is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The purpose of regional autonomy is to realize effective and efficient government and improve the welfare of the community.
Keywords
Government; Autonomy; Regional; Welfare
How to Cite

Damiti, et al. (2025). Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(1). https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.454

Damiti, Alex; Firmansyah, Royzd; Latif, Anas; Moonti, Roy Marthen, "Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah," Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 2, no. 1, 2025.

Damiti, Alex; Firmansyah, Royzd; Latif, Anas; Moonti, Roy Marthen. "Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 2, no. 1, 2025.

Damiti, Alex; Firmansyah, Royzd; Latif, Anas; Moonti, Roy Marthen. "Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, no. 1 (2025).

Damiti, et al. (2025) 'Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah', Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(1). doi: 10.62383/mahkamah.v2i1.454.

Damiti, Alex; Firmansyah, Royzd; Latif, Anas; Moonti, Roy Marthen. Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum. 2025;2(1).

Artikel Terkait

Strategi E Commerce dalam Memilih Hukum dan Forum untuk Menghindari Konflik Yurisdiksi pada Transaksi Lintas Batas

Allaysha Adindaputri Kirani; Gunardi Lie

Analisa Dalil ‘Urf terhadap Ritual Panggih Manten dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Dusun Pengkol Kecamatan Mantingan

Teguh Eka Prasetya; Zahra Shoibatun; Iman Nur Hidayat; Rashda Diana

Perlindungan Hukum Terhadap Buruh dalam Praktik Penahanan Ijazah oleh Perusahaan di Indonesia

Kearen Elvira Naftali; Gunardi Lie

Fenomena Speeding serta Ancamannya dalam Keselamatan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Ketut Suryawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika

Analisis terhadap Tanggung Jawab Direksi PT Humpus Intermoda Transportasi dalam Tindakan Ultra Vires: Studi Kasus Putusan No. 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL

Muhammad Furqon Thoyzar. RH

Kerja Sama Strategis Joint Venture dalam Bisnis Internasional dan Perlindungan Hukum Pihak Indonesia

Aryanti Agripina Winata; Gunardi Lie
Tren Sitasi Jurnal