Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Direstui Orang Tua dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Indira Ramadhani Lisyanto ; Renny Supriyatni ; Djanuardi Djanuardi
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 📅 2024 Vol 1, No 4 🔗 DOI: 10.62383/mahkamah.v1i4.231
Abstract
Marriage is sacred, involving various things, namely the parties concerned, religion and beliefs, even relating to living law and national law. Based on Islamic law, the legal requirements of marriage, namely the pillars of marriage, must be fulfilled. One aspect of the pillars of marriage is that there must have a marriage guardian, but there are parents who are not willing to become marriage guardians because khitbah is not carried out. This study aims to examine how the legal position of marriage that is not approved by parents because khitbah is not carried out. This research method is normative legal research, where secondary data is used, namely legal materials in the form of related laws and regulations, as well as Islamic law. As a result, khitbah is not an aspect that determines whether a marriage is valid or not. Marriage is considered valid if the prospective bride and groom follow the provisions of the pillars of marriage.
Keywords
Wali Adhal; Marriage; Khitbah
How to Cite

Indira Ramadhani Lisyanto, et al. (2024). Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Direstui Orang Tua dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(4). https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.231

Indira Ramadhani Lisyanto; Renny Supriyatni; Djanuardi Djanuardi, "Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Direstui Orang Tua dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 1, no. 4, 2024.

Indira Ramadhani Lisyanto; Renny Supriyatni; Djanuardi Djanuardi. "Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Direstui Orang Tua dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam." Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 1, no. 4, 2024.

Indira Ramadhani Lisyanto; Renny Supriyatni; Djanuardi Djanuardi. "Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Direstui Orang Tua dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam." Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, no. 4 (2024).

Indira Ramadhani Lisyanto, et al. (2024) 'Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Direstui Orang Tua dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam', Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(4). doi: 10.62383/mahkamah.v1i4.231.

Indira Ramadhani Lisyanto; Renny Supriyatni; Djanuardi Djanuardi. Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Direstui Orang Tua dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum. 2024;1(4).

Artikel Terkait

Strategi E Commerce dalam Memilih Hukum dan Forum untuk Menghindari Konflik Yurisdiksi pada Transaksi Lintas Batas

Allaysha Adindaputri Kirani; Gunardi Lie

Perlindungan Hukum Terhadap Buruh dalam Praktik Penahanan Ijazah oleh Perusahaan di Indonesia

Kearen Elvira Naftali; Gunardi Lie

Analisa Dalil ‘Urf terhadap Ritual Panggih Manten dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Dusun Pengkol Kecamatan Mantingan

Teguh Eka Prasetya; Zahra Shoibatun; Iman Nur Hidayat; Rashda Diana

Kerja Sama Strategis Joint Venture dalam Bisnis Internasional dan Perlindungan Hukum Pihak Indonesia

Aryanti Agripina Winata; Gunardi Lie

Analisis terhadap Tanggung Jawab Direksi PT Humpus Intermoda Transportasi dalam Tindakan Ultra Vires: Studi Kasus Putusan No. 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL

Muhammad Furqon Thoyzar. RH

Fenomena Speeding serta Ancamannya dalam Keselamatan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Ketut Suryawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika
Tren Sitasi Jurnal