Kewenangan Mengadili Tindakan Faktual oleh Pejabat (Perbuatan Melawan Hukum) Melalui Citizen Lawsuit : Studi Kasus Putusan Nomor 756/PDT.G/2020/PN.MDN

Maulidya Shamira Putri Prabowo
Pemuliaan Keadilan 📅 2025 Vol 2, No 2 🔗 DOI: 10.62383/pk.v2i2.595
Abstract
This study aims to determine the distinction in jurisdiction between the District Court and the State Administrative Court in adjudicating lawsuit cases against public officials arising from factual actions and the non-issuance of State Administrative Decisions, and to ascertain the authority of the District Court in adjudicating disputes concerning factual actions and the refusal to issue State Adminstrative Decisions through citizen lawsuit. This study employs a normative legal research methodology with a case study approach. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collection technique utilized is literature review. The legal material analysis technique in this research employs deductive syllogism. The findings of this research indicate that the difference in jurisdiction between the District Court and the State Administrative Court in adjudicating lawsuit cases against public officials due to the non-issuance of State Administrative Decisions lies in the nature of the State Administrative Decision itself. The District Court has the authority to adjudicate disputes related to factual actions and disputes concerning State Administrative Decisions, provided that the lawsuit is filed through a citizen lawsuit.
Keywords
Factual Actions; Tortious Acts; Citizen Lawsuit
How to Cite

Maulidya Shamira Putri Prabowo (2025). Kewenangan Mengadili Tindakan Faktual oleh Pejabat (Perbuatan Melawan Hukum) Melalui Citizen Lawsuit : Studi Kasus Putusan Nomor 756/PDT.G/2020/PN.MDN. Pemuliaan Keadilan, 2(2). https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.595

Maulidya Shamira Putri Prabowo, "Kewenangan Mengadili Tindakan Faktual oleh Pejabat (Perbuatan Melawan Hukum) Melalui Citizen Lawsuit : Studi Kasus Putusan Nomor 756/PDT.G/2020/PN.MDN," Pemuliaan Keadilan, vol. 2, no. 2, 2025.

Maulidya Shamira Putri Prabowo. "Kewenangan Mengadili Tindakan Faktual oleh Pejabat (Perbuatan Melawan Hukum) Melalui Citizen Lawsuit : Studi Kasus Putusan Nomor 756/PDT.G/2020/PN.MDN." Pemuliaan Keadilan, vol. 2, no. 2, 2025.

Maulidya Shamira Putri Prabowo. "Kewenangan Mengadili Tindakan Faktual oleh Pejabat (Perbuatan Melawan Hukum) Melalui Citizen Lawsuit : Studi Kasus Putusan Nomor 756/PDT.G/2020/PN.MDN." Pemuliaan Keadilan 2, no. 2 (2025).

Maulidya Shamira Putri Prabowo (2025) 'Kewenangan Mengadili Tindakan Faktual oleh Pejabat (Perbuatan Melawan Hukum) Melalui Citizen Lawsuit : Studi Kasus Putusan Nomor 756/PDT.G/2020/PN.MDN', Pemuliaan Keadilan, 2(2). doi: 10.62383/pk.v2i2.595.

Maulidya Shamira Putri Prabowo. Kewenangan Mengadili Tindakan Faktual oleh Pejabat (Perbuatan Melawan Hukum) Melalui Citizen Lawsuit : Studi Kasus Putusan Nomor 756/PDT.G/2020/PN.MDN. Pemuliaan Keadilan. 2025;2(2).

Artikel Terkait

Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata dan Upaya Penyelesaiannya dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Zahra Najwa Herlita; Putri Rahayu; Anggi Sri Haryati Simasmata

Analisis Yuridis Pengaturan Rehabilitasi terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika

Cempaka Arumsari

Victim Blaming sebagai Bentuk Reviktimisasi Sekunder dalam Perspektif Viktimologi di Indonesia

Indah Sari Br Barus; Nia Utami Ritonga

Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana

Wealth Taxation as an Instrument of Fiscal Justice: Legal and Policy Analysis

Fryandi Simanullang; Norma Yulita Sari

Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Merek Dagang Kasus Louis Vuitton dan Louis Vuiton Dak

Ni Ketut Ayu Diah Sapitri
Tren Sitasi Jurnal