Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Penerapan Mala in se/Mala Per se Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia

Fadhilatul Amaliya ; Anindya Rahma Fathiya ; Dewi Sekar Pembayun ; Devina Angelica
Pemuliaan Keadilan 📅 2025 Vol 2, No 2 🔗 DOI: 10.62383/pk.v2i2.589
Abstract
This study aims to examine the application of mala in se and mala per se concepts in the counter-terrorism policy in Indonesia, based on Law Number 15 of 2003 in conjunction with Law Number 5 of 2018. Terrorism is categorized as an extraordinary crime that causes serious harm both nationally and internationally. This research employs a literature review and normative legal approach to analyze the application of criminal law norms within the context of human rights protection. The findings show that terrorism, as a mala in se offense, requires a comprehensive legal approach that prioritizes not only national security but also the protection of civil rights. The enforcement of anti-terrorism laws, if applied too broadly and harshly, may violate the principles of due process and substantive justice. Therefore, counter-terrorism efforts must be based on the pro justitia principle, supported by independent oversight and active civil society participation to prevent abuse of power and maintain the integrity of the legal system.
Keywords
Mala in se; Mala per se; Terrorism; Human Rights; Counter-terrorism
How to Cite

Fadhilatul Amaliya, et al. (2025). Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Penerapan Mala in se/Mala Per se Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia. Pemuliaan Keadilan, 2(2). https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.589

Fadhilatul Amaliya; Anindya Rahma Fathiya; Dewi Sekar Pembayun; Devina Angelica, "Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Penerapan Mala in se/Mala Per se Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia," Pemuliaan Keadilan, vol. 2, no. 2, 2025.

Fadhilatul Amaliya; Anindya Rahma Fathiya; Dewi Sekar Pembayun; Devina Angelica. "Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Penerapan Mala in se/Mala Per se Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia." Pemuliaan Keadilan, vol. 2, no. 2, 2025.

Fadhilatul Amaliya; Anindya Rahma Fathiya; Dewi Sekar Pembayun; Devina Angelica. "Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Penerapan Mala in se/Mala Per se Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia." Pemuliaan Keadilan 2, no. 2 (2025).

Fadhilatul Amaliya, et al. (2025) 'Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Penerapan Mala in se/Mala Per se Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia', Pemuliaan Keadilan, 2(2). doi: 10.62383/pk.v2i2.589.

Fadhilatul Amaliya; Anindya Rahma Fathiya; Dewi Sekar Pembayun; Devina Angelica. Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Penerapan Mala in se/Mala Per se Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia. Pemuliaan Keadilan. 2025;2(2).

Artikel Terkait

Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata dan Upaya Penyelesaiannya dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Zahra Najwa Herlita; Putri Rahayu; Anggi Sri Haryati Simasmata

Analisis Yuridis Pengaturan Rehabilitasi terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika

Cempaka Arumsari

Victim Blaming sebagai Bentuk Reviktimisasi Sekunder dalam Perspektif Viktimologi di Indonesia

Indah Sari Br Barus; Nia Utami Ritonga

Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana

Wealth Taxation as an Instrument of Fiscal Justice: Legal and Policy Analysis

Fryandi Simanullang; Norma Yulita Sari

Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Merek Dagang Kasus Louis Vuitton dan Louis Vuiton Dak

Ni Ketut Ayu Diah Sapitri
Tren Sitasi Jurnal