Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara dan Jaminan Perlindungan Hukum Agen Intelijen

Nikson Yusuf ; Yusrianto Kadir ; Ibrahim Ahmad
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara 📅 2025 Vol 2, No 3 🔗 DOI: 10.62383/hukum.v2i3.301
Abstract
Intelligence is closely related to the state, because intelligence functions as an important tool and instrument to maintain the security and sovereignty of the state. Intelligence helps the state in identifying, analyzing, and overcoming threats, both from within and outside the country, and supports the formulation of effective security and defense policies so that appropriate steps can be taken to protect national interests. This writing uses a normative legal research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data, also called doctrinal research, where law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or conceptualized as rules or norms that are benchmarks for human behavior. Intelligence at the practical level plays a role as the vanguard in the national security system. The provisions of Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence. which is the legal umbrella for intelligence organizers in carrying out intelligence duties and functions, where the essence of state intelligence is the first line in the national security system. Forms of legal protection for Intelligence Agency agents guaranteed by the state include personal protection, family protection, security protection, welfare protection and supervision.
Keywords
Security; State; Intelligence; Legal-Protection; Human-Rights
How to Cite

Nikson Yusuf, et al. (2025). Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara dan Jaminan Perlindungan Hukum Agen Intelijen. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2(3). https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.301

Nikson Yusuf; Yusrianto Kadir; Ibrahim Ahmad, "Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara dan Jaminan Perlindungan Hukum Agen Intelijen," Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, vol. 2, no. 3, 2025.

Nikson Yusuf; Yusrianto Kadir; Ibrahim Ahmad. "Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara dan Jaminan Perlindungan Hukum Agen Intelijen." Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, vol. 2, no. 3, 2025.

Nikson Yusuf; Yusrianto Kadir; Ibrahim Ahmad. "Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara dan Jaminan Perlindungan Hukum Agen Intelijen." Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara 2, no. 3 (2025).

Nikson Yusuf, et al. (2025) 'Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara dan Jaminan Perlindungan Hukum Agen Intelijen', Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2(3). doi: 10.62383/hukum.v2i3.301.

Nikson Yusuf; Yusrianto Kadir; Ibrahim Ahmad. Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara dan Jaminan Perlindungan Hukum Agen Intelijen. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara. 2025;2(3).

Artikel Terkait

Penerapan Tanggung Jawab Hukum Peternak Berbasis Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Limbah Peternakan Kambing Etawa di Nusantara Farm

Mohammad Iqbalya; Nur Qoilun

Pancasila and Islamic Religious Education as Philosophical Paradigms: Reconstructing Human Rights in Indonesia through Islamic Sociological Jurisprudence Theory

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Elsya Novitasari Anggraini; Ratna Ayu Fitriana; Rahmania Nur Aslami

Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Tindak Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power) dalam Sistem Hukum Indonesia

Kadek Purbhawadi; I Nengah Suastika; Dewa Gede Herman Yudiawan

Paradoks Sentralisasi dalam Desentralisasi: Analisis Konflik Norma Vertikal-Horizontal pada Evolusi UU Pemerintahan Daerah di Indonesia

Desi Ayuherma Anugrah; Dewa Gede Herman Yudiawan

Sistem Kontrak dan Serikat Pekerja di Sektor Pariwisata Bali: Respons terhadap Perselisihan dan Advokasi

Komang Trisna Handayani

Ilusi Kota Berkelanjutan di Tengah Problematika Pengelolaan Sampah Perkotaan

Nur Sabrina Kumalasari; Irmayanti Septiana Putri; Fathurrohman Nur Hidayat; Rendy Aprilio Sulaiman; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Tren Sitasi Jurnal