Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum: Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Putusan PN Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR

Gunawan Widjaja ; Songga Aurora Abadi ; Alam Anbari
Majelis : Jurnal Hukum Indonesia 📅 2025 Vol 2, No 3 🔗 DOI: 10.62383/majelis.v2i3.975
Abstract
The phenomenon of homelessness and begging in public places remains a complex social problem and has an impact on public disclosure and legal norms. The main problem in this study is how the criminal law against homelessness and begging in public places, and how the calculation of its provisions in the old Criminal Code and the new Criminal Code based on Law Number 1 of 2023. This study uses a normative juridical method with a regulatory-statutory approach and literature study. In the old Criminal Code, the act of begging is regulated in Article 504 which threatens imprisonment for anyone who begs in public. Meanwhile, the new Criminal Code regulates similar acts in Article 425 which no longer uses the term "begging" explicitly, but regulates the prohibition against the repeated exploitation of certain activities in public places that disturb the community. The results of the study show that despite substantial continuity, the new Criminal Code tends to use a more humanistic approach and emphasizes social rehabilitation. Law enforcement against homelessness and begging still faces various obstacles such as low public reporting, limited supervision by officials, and minimal rehabilitation facilities. Therefore, the main conclusion of this study is that a repressive approach alone is insufficiently effective. An integrated legal strategy is needed, combining penal and non-penal approaches, with the active involvement of the government, the community, and social institutions.
Keywords
Homeless; Beggars; Article 425; Law Enforcement; Social Rehabilitation
How to Cite

Gunawan Widjaja, et al. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum: Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Putusan PN Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR. Majelis : Jurnal Hukum Indonesia, 2(3). https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.975

Gunawan Widjaja; Songga Aurora Abadi; Alam Anbari, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum: Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Putusan PN Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR," Majelis : Jurnal Hukum Indonesia, vol. 2, no. 3, 2025.

Gunawan Widjaja; Songga Aurora Abadi; Alam Anbari. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum: Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Putusan PN Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR." Majelis : Jurnal Hukum Indonesia, vol. 2, no. 3, 2025.

Gunawan Widjaja; Songga Aurora Abadi; Alam Anbari. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum: Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Putusan PN Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR." Majelis : Jurnal Hukum Indonesia 2, no. 3 (2025).

Gunawan Widjaja, et al. (2025) 'Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum: Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Putusan PN Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR', Majelis : Jurnal Hukum Indonesia, 2(3). doi: 10.62383/majelis.v2i3.975.

Gunawan Widjaja; Songga Aurora Abadi; Alam Anbari. Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum: Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Putusan PN Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR. Majelis : Jurnal Hukum Indonesia. 2025;2(3).

Artikel Terkait

Urgensi Penguatan Citizen Lawsuit terhadap Kegagalan Penataan Ruang dalam Perspektif Hukum Lingkungan : Studi Kasus Banjir Bali

Rayi Kharisma Rajib; Nyoman Tania Nesa; Kresno Adi Wicaksono

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Live Shopping di Platform Digital

Kunarso Kunarso; Dicky Hartono; Rena Fandani; Michael Fredson Soselisa

Analisis Yuridis Amar Putusan Dalam Perkara Citizen Lawsuit (CLS) Terkait Ijazah Jokowi: Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt

Agnesia Winda Sari; Dhiva Anggun Insani; Dita Permata Sari; Kasih Fitria Hastuti; Pradinda Puspa Rinjani; Endang Yuliana Susilowati

Rekontruksi Kesadaran Hukum dan Keadilan Sosial : Integrasi Hukum Ekonomi, Digital, Perdata, Pidana, dan Tata Negara melalui Hak Kewarganegaraan dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory

Nova Fitriana Kusumaningtyas; Ahmad Muhammad Mustain Nasoha; Inasa Areeva; Alifia Arin Nabila; Zulfa Maulida

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Ridwan Kusuma Mawardani

Analisis Pengaturan Sustainable Finance untuk Mendorong Implementasi Green Finance di Perbankan Indonesia Ditinjau dari Pengaturan Green Finance Negara China sebagai Benchmarking

Annida Putri Nursyabikah; Christian Axl Cannavaro; Hakim Jahran Ibrahim
Tren Sitasi Jurnal