Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penamaan Jalan di Kota Mojokerto

Muhammad Muhammad ; Bahrul Amiq ; M. Yustino Aribawa
Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara,... 📅 2025 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.62383/presidensial.v2i1.531
Abstract
This research is based on the ambiguity of street naming norms in statutory regulations, this causes the legality of street naming in the Mojokerto city government area to be questioned.Based on this description, the author formulates the problem formulation as follows: (1) What is the authority of the Mojokerto City Government in naming roads? (2) What is the legality of naming roads belonging to the Mojokerto city government?.This research uses a normative juridical research type with a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach using primary legal materials and secondary legal materials.The research results from this thesis show that the Mojokerto City Government does not have direct authority to name roads in its area. There is a lack of normative legal regulations in regulating transitional conditions in the naming of landforms, especially roads. The legality of naming roads belonging to the Mojokerto city government can be questioned due to the absence of statutory norms that order local governments to form legal products related to street naming.
Keywords
government authority; housing; legal protection; residential areas
How to Cite

Muhammad Muhammad, et al. (2025). Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penamaan Jalan di Kota Mojokerto. Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 2(1). https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.531

Muhammad Muhammad; Bahrul Amiq; M. Yustino Aribawa, "Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penamaan Jalan di Kota Mojokerto," Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, vol. 2, no. 1, 2025.

Muhammad Muhammad; Bahrul Amiq; M. Yustino Aribawa. "Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penamaan Jalan di Kota Mojokerto." Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, vol. 2, no. 1, 2025.

Muhammad Muhammad; Bahrul Amiq; M. Yustino Aribawa. "Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penamaan Jalan di Kota Mojokerto." Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik 2, no. 1 (2025).

Muhammad Muhammad, et al. (2025) 'Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penamaan Jalan di Kota Mojokerto', Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 2(1). doi: 10.62383/presidensial.v2i1.531.

Muhammad Muhammad; Bahrul Amiq; M. Yustino Aribawa. Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penamaan Jalan di Kota Mojokerto. Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik. 2025;2(1).

Artikel Terkait

Privatisasi Ruang Terbuka Hijau: Dampak Ekologis dan Keadilan Lingkungan pada Pembangunan Lapangan Golf: Studi Gunung Geulis Country Club, Bogor

Rayi Kharisma Rajib; Agnes Tio E. Debataraja; Claudya Vanessa Tabansa

Darurat Sampah Nasional di Indonesia: Analisis Pengelolaan Limbah dan Dampaknya terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Sustainable Development Goals

Condo Leezza Chrismanta; Citra Azra Amalia; Nabila Isyana Putri; Muhammad Zia Ulhaq; Muhammad Adymas Hikal Fikri

Systematic Literature Review : Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Berdasarkan Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn

Dhea Ayu Fitria; Weni Rosdiana

Transformasi Tata Kelola Digital: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintah Daerah di Era Society 5.0

Sri Yulianty Mozin; Hardiyanto Hardiyanto; Syarifah Arkani

Tokenisme Perempuan dalam Politik Elektoral: (Studi Representasi Perempuan di DPRD Kota Cilegon)

Amealiea Prihatiningsih Malandy's; Ria Amelia; Ika Arinia Indriyany

Systematic Literatur Review : Evaluasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia

Bernanda Anggita Davina Azzara
Tren Sitasi Jurnal