Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan

Silalahi ; Wilma ; Antonio ; Michelle Linda
Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunik... 📅 2025 Vol 2, No 4 🔗 DOI: 10.62383/federalisme.v2i4.1286
Abstract
The reform of criminal investigation procedures has become a crucial aspect of Indonesia’s criminal justice system renewal, particularly following the enactment of the new Criminal Code, which introduces significant shifts regarding the rights of suspects, investigative authority, and the implementation of due process of law. In an era of rapid digital development, investigative practices must also incorporate the principles of good governance and human rights protection to ensure that state authority is exercised proportionally. This study aims to analyze the relevance of the principles of good governance in modern investigative processes, assess the adequacy of due process guarantees under the current Code of Criminal Procedureand the new Criminal Code, and identify practical challenges in application. Using a normative legal research method through statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that criminal investigations in Indonesia continue to face issues such as normative inconsistency, regulatory disharmony, and weak accountability mechanisms. The integration of the principles of good governance has the potential to strengthen the quality and fairness of investigations, yet requires clearer normative foundations and consistent implementation. Moreover, the new Criminal Code does not fully resolve harmonization issues with Code of Criminal Procedure, making procedural reform an urgent necessity. The findings contribute to the enhancement of suspect protection, professionalism among investigators, and the overall improvement of Indonesia’s criminal justice system.
Keywords
Criminal Code; Criminal Procedure; Investigation; Law; Legal Reform
How to Cite

Silalahi, et al. (2025). Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(4). https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1286

Silalahi, Wilma; Antonio, Michelle Linda, "Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan," Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 4, 2025.

Silalahi, Wilma; Antonio, Michelle Linda. "Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan." Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 4, 2025.

Silalahi, Wilma; Antonio, Michelle Linda. "Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan." Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi 2, no. 4 (2025).

Silalahi, et al. (2025) 'Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan', Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(4). doi: 10.62383/federalisme.v2i4.1286.

Silalahi, Wilma; Antonio, Michelle Linda. Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. 2025;2(4).

Artikel Terkait

Analisis Dampak Limbah Home Industri Tokek Terhadap Lingkungan Berdasarkan Ketentuaan Hukum Lingkungan Dusun Banjar Anyar

Aura Devi Hernanda; Nur Qoilun

Dari Ibadah ke Kebijakan Publik: Integrasi Zakat dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Ahmad Irfansyah Rosyadi; Salsabila Syifana Alkamila; Agita Naysilla Putri; Muhammad Lexsi Pratama; Ali Murtadho Emzaed

Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri pada PT Selatan Jadi Jaya dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan

Muhammad Zidan Gani; Nur Qoilun

Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Remaja dalam Mengatasi Judi Online di Desa Lalang Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur

Hilda Yoma Daiman

Rigiditas Birokrasi sebagai Patologi Administrasi Publik: Hambatan Transformasi Digital Pemerintahan di Indonesia

Sri Yulianti Mozin; Alfiyah Agussalim; Resti Uda’a; Juljia Aulia Dodi; Alirman Totamu; Syafina Syafina; Nadin Anandhita Djafar

Penetapan Mafqud sebagai Penghalang Waris Sementara dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktik Pengadilan Agama

Livia Naomi Rigawara
Tren Sitasi Jurnal