Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam
Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin, et al. (2025). Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(1). https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.469
Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin; Artaji Artaji; Fatmi Utarie Nasution, "Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam," Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 1, 2025.
Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin; Artaji Artaji; Fatmi Utarie Nasution. "Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam." Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 1, 2025.
Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin; Artaji Artaji; Fatmi Utarie Nasution. "Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam." Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi 2, no. 1 (2025).
Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin, et al. (2025) 'Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam', Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(1). doi: 10.62383/federalisme.v2i1.469.
Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin; Artaji Artaji; Fatmi Utarie Nasution. Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. 2025;2(1).
Analisis Dampak Limbah Home Industri Tokek Terhadap Lingkungan Berdasarkan Ketentuaan Hukum Lingkungan Dusun Banjar Anyar
Aura Devi Hernanda; Nur Qoilun
Dari Ibadah ke Kebijakan Publik: Integrasi Zakat dalam Sistem Perpajakan di Indonesia
Ahmad Irfansyah Rosyadi; Salsabila Syifana Alkamila; Agita Naysilla Putri; Muhammad Lexsi Pratama; Ali Murtadho Emzaed
Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri pada PT Selatan Jadi Jaya dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan
Muhammad Zidan Gani; Nur Qoilun
Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Remaja dalam Mengatasi Judi Online di Desa Lalang Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur
Hilda Yoma Daiman
Rigiditas Birokrasi sebagai Patologi Administrasi Publik: Hambatan Transformasi Digital Pemerintahan di Indonesia
Sri Yulianti Mozin; Alfiyah Agussalim; Resti Uda’a; Juljia Aulia Dodi; Alirman Totamu; Syafina Syafina; Nadin Anandhita Djafar
Analisis Dasar Kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum dalam Sengketa Pembatalan Polis Asuransi Jiwa secara Sepihak : Studi Putusan Nomor 5871 K/Pdt/2024
Salsabila Jasmine Briliana Putri; Arief Suryono