Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan

Emanuel De Jesus ; Yohanes G.Tuba Helan ; Norani Asnawi
Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunik... 📅 2024 Vol 1, No 4 🔗 DOI: 10.62383/federalisme.v1i4.344
Abstract
The State Civil Apparatus or commonly referred to as ASN has been in the spotlight lately, where the changes in the new laws and regulations greatly affect the two (2) management of ASN, which includes Civil Servants (PNS) and Employees Government with Work Agreement (PPPK). This study aims to find, examine and discuss in more detail related to the Amendment of Law Number 20 of 2023 concerning Civil Servants, more specifically related to the Rights of Civil Servants and PPPK which have been regulated in this Law. The research method used is the cutative descriptive method. This type of research is normative legal research, the source of data obtained by researchers is sourced from legal materials, journals, and literature that supports this research. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, while the literature includes contemporary and classical books. Data obtained by researchers through legal materials, then read, examined, analyzed, and explained quantitatively using scientific logic. The results showed that the granting of rights to Civil Servants and Government Employees with Work Agreements, was in accordance with their respective positions in the field of employment. However, the rights of the two management are dynamic and uncertain, because they are very dependent on changes in the laws and regulations ratified, so that there is a need for permanent regulations related to the rights of the two management, in order to fulfill the rights of each employee, which is in accordance with the Laws and Regulations.
Keywords
Rights of Civil Servants; Government Employees with Work Agreements; Justice
How to Cite

Emanuel De Jesus, et al. (2024). Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(4). https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.344

Emanuel De Jesus; Yohanes G.Tuba Helan; Norani Asnawi, "Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan," Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 1, no. 4, 2024.

Emanuel De Jesus; Yohanes G.Tuba Helan; Norani Asnawi. "Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan." Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 1, no. 4, 2024.

Emanuel De Jesus; Yohanes G.Tuba Helan; Norani Asnawi. "Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan." Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi 1, no. 4 (2024).

Emanuel De Jesus, et al. (2024) 'Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan', Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(4). doi: 10.62383/federalisme.v1i4.344.

Emanuel De Jesus; Yohanes G.Tuba Helan; Norani Asnawi. Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. 2024;1(4).

Artikel Terkait

Analisis Dampak Limbah Home Industri Tokek Terhadap Lingkungan Berdasarkan Ketentuaan Hukum Lingkungan Dusun Banjar Anyar

Aura Devi Hernanda; Nur Qoilun

Dari Ibadah ke Kebijakan Publik: Integrasi Zakat dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Ahmad Irfansyah Rosyadi; Salsabila Syifana Alkamila; Agita Naysilla Putri; Muhammad Lexsi Pratama; Ali Murtadho Emzaed

Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri pada PT Selatan Jadi Jaya dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan

Muhammad Zidan Gani; Nur Qoilun

Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Remaja dalam Mengatasi Judi Online di Desa Lalang Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur

Hilda Yoma Daiman

Rigiditas Birokrasi sebagai Patologi Administrasi Publik: Hambatan Transformasi Digital Pemerintahan di Indonesia

Sri Yulianti Mozin; Alfiyah Agussalim; Resti Uda’a; Juljia Aulia Dodi; Alirman Totamu; Syafina Syafina; Nadin Anandhita Djafar

Penetapan Mafqud sebagai Penghalang Waris Sementara dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktik Pengadilan Agama

Livia Naomi Rigawara
Tren Sitasi Jurnal