Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan

Emanuel De Jesus ; Yohanes G.Tuba Helan ; Norani Asnawi
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi... 📅 2024 Vol 1, No 4 🔗 DOI: 10.62383/parlementer.v1i4.333
Abstract
The State Civil Apparatus or commonly referred to as ASN has been in the spotlight lately, where the changes in the new laws and regulations greatly affect the two (2) management of ASN, which includes Civil Servants (PNS) and Employees Government with Work Agreement (PPPK). This study aims to find, examine and discuss in more detail related to the Amendment of Law Number 20 of 2023 concerning Civil Servants, more specifically related to the Rights of Civil Servants and PPPK which have been regulated in this Law. The research method used is the cutative descriptive method. This type of research is normative legal research, the source of data obtained by researchers is sourced from legal materials, journals, and literature that supports this research. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, while the literature includes contemporary and classical books. Data obtained by researchers through legal materials, then read, examined, analyzed, and explained quantitatively using scientific logic.         The results showed that the granting of rights to Civil Servants and Government Employees with Work Agreements, was in accordance with their respective positions in the field of employment. However, the rights of the two management are dynamic and uncertain, because they are very dependent on changes in the laws and regulations ratified, so that there is a need for permanent regulations related to the rights of the two management, in order to fulfill the rights of each employee, which is in accordance with the Laws and Regulations.
 
 
 
Keywords
Rights of Civil Servants and Government Employees with Work Agreements; Justice; PNS and PPPK
How to Cite

Emanuel De Jesus, et al. (2024). Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan. Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 1(4). https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.333

Emanuel De Jesus; Yohanes G.Tuba Helan; Norani Asnawi, "Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan," Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, vol. 1, no. 4, 2024.

Emanuel De Jesus; Yohanes G.Tuba Helan; Norani Asnawi. "Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan." Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, vol. 1, no. 4, 2024.

Emanuel De Jesus; Yohanes G.Tuba Helan; Norani Asnawi. "Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan." Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik 1, no. 4 (2024).

Emanuel De Jesus, et al. (2024) 'Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan', Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 1(4). doi: 10.62383/parlementer.v1i4.333.

Emanuel De Jesus; Yohanes G.Tuba Helan; Norani Asnawi. Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan. Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik. 2024;1(4).

Artikel Terkait

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penguatan Prinsip Good Governance Pada Era Digital

Ninu, Stefanus

Implementasi Program Desa Pangan di Kelurahan Unyur : (Studi Kasus pada Komunitas Ibu Rumah Tangga)

Anissa Lestari

Public Value Creation sebagai Penggerak Transformasi Pelayanan Publik Kontemporer

Sri Yulianty Mozin; Romy Tantu; Rahmatia Pakaya; Alexander H. Badjuka

Meritokrasi dalam Bayang-Bayang Birokrasi : Studi Komparatif Sistem Administrasi Publik Indonesia dan Singapura

Tatimmatunni'Amah; Aminullah Aminullah

Tantangan dan Strategi Data Driven Policy di Indonesia

Bambang Aditio; Aldri Finaldi; Asnil Asnil

Dampak Tindak Pidana Pencurian terhadap Ketertiban Hukum dan Masyarakat

Rio Ferdika; Tamaulina Br. Sembiring; Tubagus Aditya Wardhana; Davina Sarah Azzevi
Tren Sitasi Jurnal