Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis
Rizki Maulana Syafei, et al. (2024). Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, 1(1). https://doi.org/10.62383/prosemnashuk.v1i1.20
Rizki Maulana Syafei; Ikram Ibrahim; Nabila Rizq Wildanbati, "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis," Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, vol. 1, no. 1, 2024.
Rizki Maulana Syafei; Ikram Ibrahim; Nabila Rizq Wildanbati. "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis." Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, vol. 1, no. 1, 2024.
Rizki Maulana Syafei; Ikram Ibrahim; Nabila Rizq Wildanbati. "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis." Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum 1, no. 1 (2024).
Rizki Maulana Syafei, et al. (2024) 'Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis', Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, 1(1). doi: 10.62383/prosemnashuk.v1i1.20.
Rizki Maulana Syafei; Ikram Ibrahim; Nabila Rizq Wildanbati. Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum. 2024;1(1).
Reformasi Birokrasi Digital dan Kesiapan Aparatur dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Adaptif di Pemerintahan Daerah
Fatmawati A Rahman; Jasruddin Daud; Rifdan Rifdan; Wahira Wahira
Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Layanan Akademik yang Transparan dan Akuntabel
Andy Chairuddin; Wahira Wahira; Suarlin Suarlin; Andi Aslinda; A. Kasmawati; Andi Cudai Nur
Water Justice Amid Climate Crisis: Implementing Risk-Based Water Allocation and Strengthening Farmer Association In-stitutional Capacity
Hari Kusuma Yuda Tama; Waluyo Waluyo
Analisis Yuridis-Normatif Penerapan Legislative Follow-Up terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Threshold Pemilihan Kepala Daerah
Deva Mahendra Caesar Bimantya; Isharyanto Isharyanto
Informed Consent sebagai Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien dalam Langkah Antisipasi Potensi Terjadinya Sengketa Medis di Rumah Sakit
Annisa Fitira; Rahayu Subekti
Kajian Normatif Pertanggungjawaban Perusahaan atas Pelaksanaan dan Pelaporan CSR Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012
Endang Retno Suryowati; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani