Kedudukan Keputusan Pemerintah dalam Keadaan Darurat Digital Studi tentang Batasan Konstitusional atas Kebijakan Cyber Emergency

Idris ; Maulana Fahmi ; Kriswandaru ; Althea Serafim
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 📅 2026 Vol 4, No 1 🔗 DOI: 10.51903/mj9whz36
Abstract
The rapid growth of digital technology has created new challenges for the constitutional framework of state power, particularly in the context of cyber emergencies. This research analyzes the role of government decisions in digital emergencies within the framework of Indonesian constitutional law. Using a socio-legal approach, the study examines the alignment between governmental actions and fundamental constitutional principles, such as legality, proportionality, accountability, and the protection of human rights. The findings reveal significant gaps between existing regulations and the need for constitutionally grounded responses to cyber threats. Current government measures tend to be reactive and lack comprehensive oversight mechanisms, posing risks to democratic governance and individual rights. The study recommends establishing a specific legal framework that clearly defines procedures, limitations, and oversight for cyber emergency actions, grounded in digital constitutionalism. By reinforcing constitutional supremacy in the digital era, the government can ensure that its responses to cybersecurity crises are both effective and respectful of citizens' fundamental rights.
Keywords
Cyber Emergency; Constitutional Law; Digital Constitutionalism; Cybersecurity; State Sovereignty
How to Cite

Idris, et al. (2026). Kedudukan Keputusan Pemerintah dalam Keadaan Darurat Digital Studi tentang Batasan Konstitusional atas Kebijakan Cyber Emergency. Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 4(1). https://doi.org/10.51903/mj9whz36

Idris, Maulana Fahmi ; Kriswandaru, Althea Serafim , "Kedudukan Keputusan Pemerintah dalam Keadaan Darurat Digital Studi tentang Batasan Konstitusional atas Kebijakan Cyber Emergency," Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, vol. 4, no. 1, 2026.

Idris, Maulana Fahmi ; Kriswandaru, Althea Serafim . "Kedudukan Keputusan Pemerintah dalam Keadaan Darurat Digital Studi tentang Batasan Konstitusional atas Kebijakan Cyber Emergency." Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, vol. 4, no. 1, 2026.

Idris, Maulana Fahmi ; Kriswandaru, Althea Serafim . "Kedudukan Keputusan Pemerintah dalam Keadaan Darurat Digital Studi tentang Batasan Konstitusional atas Kebijakan Cyber Emergency." Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 4, no. 1 (2026).

Idris, et al. (2026) 'Kedudukan Keputusan Pemerintah dalam Keadaan Darurat Digital Studi tentang Batasan Konstitusional atas Kebijakan Cyber Emergency', Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 4(1). doi: 10.51903/mj9whz36.

Idris, Maulana Fahmi ; Kriswandaru, Althea Serafim . Kedudukan Keputusan Pemerintah dalam Keadaan Darurat Digital Studi tentang Batasan Konstitusional atas Kebijakan Cyber Emergency. Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. 2026;4(1).

Artikel Terkait

Juridical Review of Prosecutors’ Professionalism in Handling Digital-Based Criminal Cases in Indonesia

Kossay, Methodius

Analysis of the Role of Public Prosecutors in Proving Corruption Crimes in Indonesia

Yulianingsih, Sri

Transformasi Pola Kejahatan Siber Berbasis Kecerdasan Buatan dan Implikasinya terhadap Efektivitas Sistem Penegakan Hukum

Wijaya, Hendra Kurnia; Saputra, Farhan Aditya

Transformasi Kejahatan Digital dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Era Kecerdasan Buatan dan Big Data

Kurniawan, Rizal Dwi; Wicaksono, Bagas Pratama

Dinamika Kebijakan Publik dalam Perlindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Hak Sosial Masyarakat Digital

Hidayat, Yoga Saputra; Firdaus, Ilham Maulana

Legalitas Perampasan Aset Illicit Enrichment: Analisis Kekosongan Hukum Dalam Undang – Undang Tipikor

Mahendra, Alvin Amadeus Jaya ; Rohim, M Abd.; Anggraini, Rismalia Putri

Tren Sitasi Jurnal