Analisis Alternatif Kebijakan Peningkatan Kepatuhan Jam Operasional Mobil Barang Di Kawasan Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang

Pengaturan jam operasional mobil barang di Kota Palembang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas, khususnya di kawasan Pelabuhan Boom Baru. Namun, temuan observasi menunjukkan pelanggaran masih terjadi secara signifikan. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran, serta merumuskan alternatif kebijakan yang lebih aplikatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan 21 kendaraan barang melanggar jam operasional dalam kurun 15.10-17.00 WIB, menandakan lemahnya pengawasan, minimnya pemanfaatan teknologi, serta adanya kesenjangan persepsi antara aparat dan kondisi faktual. Dampaknya meliputi peningkatan risiko kecelakaan, kemacetan, serta kerusakan infrastruktur jalan. Berdasarkan evaluasi kebijakan menggunakan kriteria Patton & Sawicki, substansi regulasi dinilai memadai, namun implementasi tidak efektif. Dua alternatif kebijakan ditawarkan, yaitu Program Pengawasan Terpadu dan Koordinasi (PPTK) serta sistem insentif-disinsentif. Hasil skoring menunjukkan PPTK sebagai rekomendasi utama dengan skor tertinggi karena mampu menjawab akar permasalahan melalui pengawasan berbasis kolaborasi dan teknologi. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan operasional kendaraan barang dan mendukung pencapaian transportasi kota yang aman, efisien, dan berkelanjutan.